RRI.CO.ID, Bengkulu - Kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax berdampak besar terhadap keberlangsungan usaha Pertashop di berbagai daerah. Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) mencatat penjualan Pertamax secara nasional turun hingga 60 persen setelah penyesuaian harga diberlakukan.

Ketua Umum DPP HPMPI Steven, Rabu 1 Juli 2026, mengatakan kondisi para pengusaha Pertashop kini memasuki fase yang mengkhawatirkan. Menurutnya, penurunan omzet terjadi sangat cepat hanya dalam hitungan hari sejak harga Pertamax mengalami kenaikan.

Steven mengungkapkan penurunan volume penjualan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia dengan tingkat yang berbeda-beda. Di DI Yogyakarta, misalnya, penjualan harian yang sebelumnya mencapai 800 hingga 2.000 liter kini hanya berkisar 200 hingga 700 liter per hari, sedangkan di Sumatera Barat turun sekitar 50 persen.

Bengkulu menjadi salah satu daerah yang mengalami dampak paling berat akibat merosotnya permintaan Pertamax. Penjualan di wilayah tersebut turun hingga 70 persen dan jumlah Pertashop aktif menyusut dari 201 unit menjadi sekitar 150 unit.

Menurut HPMPI, kesenjangan harga yang semakin lebar antara Pertamax dan Pertalite menjadi penyebab utama beralihnya konsumen ke BBM bersubsidi. Banyak masyarakat memilih mengantre di SPBU demi mendapatkan Pertalite dengan harga yang lebih terjangkau.

Persaingan usaha juga dinilai semakin berat karena maraknya penjualan BBM melalui pengecer ilegal atau Pertamini. Kondisi tersebut membuat banyak pengusaha Pertashop kesulitan mempertahankan usahanya di tengah penurunan jumlah pelanggan.

Sepinya pembeli menyebabkan sebagian besar pengusaha tidak lagi mampu menutupi biaya operasional sehari-hari. Akibatnya, sejumlah Pertashop terpaksa menghentikan operasional dan merumahkan para pekerjanya untuk mengurangi kerugian.

Menghadapi kondisi tersebut, HPMPI meminta pemerintah segera mengambil langkah penyelamatan terhadap usaha Pertashop. Salah satu usulan yang diajukan adalah memberikan izin kepada Pertashop untuk menjual Pertalite agar mampu bersaing dengan SPBU.

Apabila usulan tersebut belum dapat direalisasikan, Steven meminta aparat menindak tegas penjualan BBM subsidi tanpa izin resmi. Organisasi itu menilai penegakan aturan diperlukan agar tercipta persaingan usaha yang lebih adil bagi pelaku usaha resmi.

Dampak kenaikan harga Pertamax juga dirasakan masyarakat di Desa Bukit Peninjauan II, Kabupaten Seluma, Mugiyanto (45). Menurutnya keberadaan Pertashop saat ini sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan BBM masyarakat yang jauh dari SPBU.

Namun dengan naiknya harga BBM memicu naiknya harga berbagai kebutuhan sehingga ikut membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Ia sepakat jika Pertashop juga berjualan BBM Subsidi maupun LPG 3Kg.

"Setiap hari saya pulang pergi kerja dengan jarak ke kantor itu sampai 35 kilo meter. Dengan naiknya BBM tentu cukup menguras kantong apalagi sejauh ini kami sangat bergantung penjualan BBM di Pertashop," tuturnya.