RRI.CO.ID, Jakarta - PT Kereta Api Indonesia (Persero) (PT KAI) menjajaki skema pendanaan kreatif non-konvensional proyek ramah lingkungan. Langkah ini bertujuan mengatasi keterbatasan anggaran negara untuk mendukung program sistem transportasi massal nasional.

Penjajakan alternatif pembiayaan perkeretaapian dibahas dalam diskusi nasional di Hotel Four Points by Sheraton Jakarta. Kegiatan diskusi berskala nasional tersebut diselenggarakan secara resmi pada hari Kamis, 11 Juni 2026.

Peluang kolaborasi tersebut dipaparkan oleh Vice President of Sustainability PT KAI, Tria Mutiari Meilan. Seluruh rencana pembangunan perkeretaapian nantinya dijadikan aset dasar untuk menjaring minat para investor global.

"Namun demikian untuk saat ini memang kami masih full internal pendanaannya. Sehingga untuk kedepannya, tadi juga sudah saya sampaikan harapan ya, bahwa eh justru dari kegiatan seperti ini, kami akan sangat terbuka apabila terdapat peluang-peluang untuk berkolaborasi," ujar Tria.

Tria menjelaskan bahwa manajemen korporasi saat ini tengah mengkaji penerbitan instrumen investasi berwawasan lingkungan. Penerbitan instrumen tersebut dapat berupa obligasi hijau maupun sukuk hijau untuk menarik minat pembiayaan.

"Seperti itu Pak. Jadi memang eh ada beberapa hal yang kami bisa tawarkan gitu ya, di antaranya juga bisa dari peluang pendanaan, contohnya melalui green bond, itu juga kami juga sangat terbuka saat ini untuk mengkaji untuk peluang KAI menerbitkan green bond, kemudian dari pendanaan-pendanaan lainnya," kata Tria.

Dukungan pemerintah disampaikan oleh Koordinator Kelompok Evaluasi dan Pelaporan Bagian Perencanaan Setditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia (Kemenhub), Andi Guntur Asapa. Alternatif pembiayaan ramah lingkungan kini menjadi fokus utama dalam peninjauan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS).

"Tadi Ibu juga sudah menyinggung terkait pembiayaan hijau ya, green finance juga sangat menjadi isu besar ya di global. Kami juga dengan keterbatasan pembiayaan juga sangat mendukung dengan adanya alternatif pembiayaan tersebut," ujar Andi.

Andi menyatakan bahwa penyusunan proposal proyek hijau harus sesuai dengan standar kriteria keuangan internasional. Pengukuran tingkat penurunan emisi karbon secara presisi menjadi kunci penting untuk menarik donor global.

"Jadi eh bagaimana kita tidak hanya ketergantungan APBN, kan BUMN juga terbatas dan seterusnya. Jadi memang tadi di di kajian ini nanti ada tantangannya ya bu ya, tantangan-tantangan seperti apa, bagaimana menyusun proposal green project yang benar gitu ya, bagaimana kita menghitung menghitung karbon, penurunan karbon, dan nanti itu bisa kita tawarkan ke negara-negara donor dan sebagainya, Pak," ucap Andi.

Saran skema pencampuran dana tersebut diusulkan oleh Konsultan Irawati Hermawan. Kerja sama erat dengan berbagai badan pengelola lingkungan hidup diharapkan melahirkan struktur pembiayaan murah.

"Jadi selama 1,5 tahun ini dengan berbagai macam rapat, termasuk rapat-rapat yang dihadiri oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, PT SMI, PT IIF, memang kita sudah mengusulkan adanya innovative financing untuk alternatif financing yang non-konvensional. Di antaranya adalah blending atau campuran," kata Irawati.

Irawati menilai kehadiran institusi pengelola dana lingkungan tersebut memberikan angin segar bagi program transisi energi. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) memiliki kemampuan mengelola dana hibah internasional secara strategis.

"Satu lagi yang sangat menggembirakan adalah hadirnya BPDLH di dalam berbagai diskusi untuk mencari terobosan. Jadi kita tahu BPDLH adalah badan BLU di bawah Kementerian Keuangan yang tugasnya adalah mengumpulkan dana-dana donor, baik itu pinjaman yang murah, yang sangat rendah, yang bisa 0,2 persen gitu, 0,3 persen, kemudian juga di-blend dengan dana hibah," ucap Irawati.

Skema pendanaan inovatif ini diharapkan menjadi terobosan penting demi mewujudkan sistem transportasi massal ramah ekosistem. Keberhasilan implementasi pembiayaan kreatif ini akan menjadi percontohan sukses bagi sektor industri lainnya di Indonesia.