RRI.CO.ID, Boven Digoel – Fraksi PDPN DPRK Kabupaten Boven Digoel mendorong pemerintah daerah meningkatkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ini sekaligus mempercepat pelaksanaan program, agar penyerapan anggaran lebih merata sepanjang tahun anggaran.

Hal tersebut disampaikan Ketua Fraksi PDPN DPRK Boven Digoel, Benyamin Anumbon, saat menyampaikan pandangan umum fraksi. Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRK.

Fraksi PDPN mencatat pendapatan daerah tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1,182 triliun dengan realisasi mencapai Rp1,146 triliun atau sekitar 96,9 persen. Meski capaian tersebut diapresiasi karena mendekati target, masih terdapat selisih sekitar Rp35,8 miliar.

Menurut Fraksi PDPN, pemerintah perlu memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Agar kebocoran penerimaan dapat diminimalkan pada tahun anggaran berikutnya.

Selain pendapatan, fraksi juga menyoroti realisasi belanja daerah yang mencapai sekitar 91,84 persen. Masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp102 miliar yang dinilai menunjukkan adanya penumpukan pelaksanaan kegiatan pada akhir tahun.

Kondisi tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pekerjaan dan manfaat pembangunan yang diterima masyarakat. Fraksinya meminta agar proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada triwulan IV, terutama Oktober hingga Desember.

“Fraksi PDPN meminta agar proses perencanaan maupun pelaksanaan kegiatan dimulai lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan pekerjaan pada triwulan IV,” ucap Benyamin saat bacakan pandangan Fraksinya, Kamis 9 Juli 2026.

Dalam kesempatan itu, Fraksi PDPN juga menyinggung besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun 2025 yang mencapai sekitar Rp50 miliar. Pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab terbentuknya SILPA, apakah berasal dari efisiensi anggaran, keterlambatan pelaksanaan kegiatan, pengadaan yang tidak terlaksana maupun faktor lainnya.

Fraksi berharap SILPA dapat dimanfaatkan untuk membiayai program prioritas masyarakat. Hal itu seperti pembangunan jalan distrik, peningkatan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan serta pemberdayaan ekonomi kampung.