RRI.CO.ID, Mahulu - Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu resmi membuka kegiatan Focus Group Discussion (FGD) II Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD) Kabupaten Mahulu Tahun 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun dokumen lingkungan yang komprehensif sebagai dasar perencanaan pembangunan berkelanjutan.

FGD II diikuti oleh perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait untuk memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen SLHD. Melalui forum ini, pemerintah daerah menghimpun berbagai data dan informasi yang menggambarkan kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Mahakam Ulu.

Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, mengatakan penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan pembangunan. Dokumen tersebut akan menjadi acuan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Penyusunan Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah merupakan langkah strategis untuk memastikan setiap kebijakan pembangunan daerah didukung oleh data dan analisis lingkungan yang akurat, sehingga mampu menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,” ujar Angela, Selasa 30 Juni 2026.

Menurutnya, pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai aset penting bagi kehidupan masyarakat saat ini maupun generasi mendatang. Karena itu, kualitas data lingkungan menjadi faktor utama dalam menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran.

Melalui penyusunan SLHD, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi berbagai tantangan lingkungan sekaligus menyusun rekomendasi kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian sumber daya alam. Hasil dokumen tersebut juga akan menjadi dasar evaluasi terhadap kondisi lingkungan hidup di Mahakam Ulu.

Angela menekankan pentingnya sinergi seluruh pemangku kepentingan dalam penyusunan dokumen tersebut. Menurutnya, kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat akan menghasilkan dokumen yang lebih komprehensif serta mampu menjawab berbagai isu lingkungan di daerah.

“Saya berharap seluruh peserta FGD dapat memberikan masukan yang konstruktif sehingga Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026 benar-benar menjadi landasan yang kuat dalam mewujudkan pembangunan Mahakam Ulu yang berkelanjutan, berkualitas, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan,” katanya.