RRI.CO.ID, Jakarta - Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu, tampil sebagai narasumber mewakili 30 kabupaten tertinggal dan sangat tertinggal se-Indonesia dalam pertemuan bersama Kantor Staf Presiden RI di Istana Negara, Jakarta, Senin 8 Juni 2026. Pertemuan yang berlangsung baik itu dihadiri Kepala Staf Kepresidenan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wakil Menteri Bappenas, serta jajaran pemerintah pusat lainnya.

Dalam pemaparannya berjudul Percepatan Pengembangan Daerah 3T Kabupaten Nias Utara, Amizaro memaparkan kondisi daerah mulai dari aspek geografis, demografi, potensi pajak dan retribusi daerah, hingga capaian makro dan proyeksi pagu anggaran. Ia menyoroti tantangan pembangunan yang masih dihadapi Nias Utara seperti 17 ruas jalan sepanjang lebih dari seratus kilometer yang perlu dibangun, kebutuhan listrik bagi ribuan penerima manfaat di 11 kecamatan, 44 titik wilayah blank spot, serta penanganan perumahan dan pendidikan.

Lebih dari itu, Amizaro menyampaikan harapan seluruh daerah tertinggal kepada pemerintah pusat. Ia menegaskan hingga saat ini belum terbit Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Peraturan Presiden tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 yang menjadi pedoman utama pembangunan nasional.

Karena itu ia mengusulkan agar segera diterbitkan PP turunan Perpres tersebut yang menekankan percepatan pembangunan, keberpihakan anggaran, dan program kementerian lembaga. Ia juga mendorong kebijakan Dana Alokasi Khusus Afirmasi serta usulan tambahan alokasi minimal seratus miliar rupiah dari TKD untuk setiap kabupaten daerah tertinggal.

Bupati Amizaro turut mendorong percepatan program prioritas Presiden seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, revitalisasi sekolah, beasiswa khusus daerah tertinggal, pelatihan vokasi, hingga penguatan sektor kesehatan. Sektor ekonomi unggulan seperti perkebunan, perikanan, pariwisata dan pertanian juga ia minta segera dihilirisasi.

"Tak kalah penting, ia meminta pemerintah segera menuntaskan persoalan infrastruktur dasar, konektivitas, dan digitalisasi mulai dari listrik, jaringan internet, hingga pelabuhan perikanan. Untuk tenaga PPPK di daerah tertinggal, ia mengusulkan gaji diambil alih Kementerian Keuangan tanpa ada pemotongan transfer ke daerah," ujar, Amizaro.

Menjadi wakil 30 daerah tertinggal merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar bagi Amizaro. Keikutsertaannya di forum tingkat nasional itu menjadi bukti nyata komitmen memperjuangkan kepentingan masyarakat agar suara daerah 3T didengar langsung oleh pemerintah pusat dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.