RRI. CO. ID, Bula - Kondisi bangunan SD Negeri 10 Teluk Waru, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku kini sangat memprihatinkan. Sorotan terhadap kondisi sekolah itu mencuat setelah sejumlah foto dan video diunggah warga di media sosial Facebook pada Kamis, 14 Mei 2026.

Dalam unggahan tersebut terlihat bangunan sekolah rusak parah dan tidak terawat.Dinding sekolah tampak mengelupas, berlubang, kotor, serta dipenuhi lumut. Sementara bagian atap juga terlihat rusak sehingga mengganggu aktivitas belajar mengajar, terutama saat hujan turun.

Para siswa bahkan mengaku kerap diliburkan saat hujan karena khawatir bangunan sekolah roboh. Tak hanya bangunan, fasilitas belajar di sekolah tersebut juga disebut sudah banyak yang tidak layak digunakan.

Sejumlah siswa dalam video yang beredar mengaku bangku sekolah mereka rusak dan kondisi gedung membuat mereka merasa tidak aman saat belajar. "Kami siswa-siswi dari SD Negeri 10 Pulang Parang. Bangku banyak seng layak pakai, kalau hujan sekolah diliburkan karena takut sekolahnya akan rubuh. Kami butuh ruangan yang baru," ujar para siswa dalam rekaman video yang dilihat Jumat,15 Mei 2026.

Menanggapi kondisi tersebut, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten SBT, Rosna Sehwaky sebelumnya mengatakan, SDN 10 Teluk Waru sebenarnya sudah masuk dalam daftar prioritas perbaikan.

Sekolah yang berada di Negeri Administratif Namalena, Pulau Parang, Kecamatan Teluk Waru itu rencananya diusulkan dalam program revitalisasi satuan pendidikan Kementerian Pendidikan.

"SD 10 itu masuk dalam skala prioritas untuk diperhatikan. Tapi tentu, katong (kita) bernegara ini ada prosedurnya," kata Rosna kepada wartawan, Kamis, 14 Mei 2026.

Rosna menjelaskan usulan bantuan revitalisasi terkendala dokumen persyaratan administrasi yang hingga kini belum lengkap. Beberapa dokumen yang wajib dipenuhi antara lain data Dapodik Sarpras dan sertifikat kepemilikan lahan sekolah.

"Jadi syarat-syarat itu ketika salah satu saja tidak terpenuhi, maka tidak bisa diajukan untuk mendapatkan bantuan," jelasnya.

Rosna menegaskan pembangunan gedung baru maupun rehabilitasi sekolah sulit dibiayai melalui APBD karena keterbatasan anggaran. Karena itu, pihaknya berupaya agar pembangunan sekolah dapat dibiayai melalui program revitalisasi dari pemerintah pusat.

Menurutnya, Dikbudpora SBT juga telah melakukan pendampingan kepada pihak sekolah agar segera melengkapi dokumen yang dibutuhkan.

"Melalui tim akreditasi sekolah kemarin, kita sudah ketemu, lalu sudah lakukan pendampingan untuk mengarahkan dari sisi administrasi, meng-upload ke Dapodik Sarpras kemudian akte tanah kepemilikan sekolah yang sah," ujarnya.

Meski telah mendapat pendampingan, hingga kini pihak sekolah disebut belum kembali menyerahkan seluruh dokumen persyaratan yang diminta.