Kepala Dinkes SBT Tepis Isu Monopoli Pengadaan & Distribusi Obat Kadaluwarsa

  • 08 Apr 2026 11:24 WIB
  •  Bula

RRI.CO.ID, Bula- Polemik dugaan monopoli pengadaan dan distribusi obat kedaluwarsa oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, akhirnya ditanggapi langsung oleh Plt Kepala Dinas Kesehatan SBT, Punira Kilwalaga. Ia menilai sejumlah pemberitaan yang beredar mengandung unsur “like and dislike” hingga fitnah yang menyerang secara personal.

Punira menjelaskan, isu tersebut sebenarnya bukan hal baru karena sudah beredar sejak beberapa bulan lalu. Namun, Ia memilih tidak langsung merespons karena menilai informasi yang berkembang tidak berdasar. “Beta pikir orang yang cerdas pasti bisa menilai sendiri. Tapi karena ini sudah jadi konsumsi publik, beta perlu jelaskan,” ujar Punira kepada wartawan di kantor Dinkes SBT, Rabu, 8 April 2026.

Menurut Punira, polemik ini bermula saat dirinya mengambil kebijakan penertiban aset dinas, seperti kendaraan operasional berupa mobil dan motor. Kebijakan itu, kata dia, memicu ketidakpuasan dari oknum tertentu yang selama ini menggunakan aset tersebut.

“Ketika aset ditarik, mulai muncul berita-berita yang tidak benar. Padahal itu aset pemerintah daerah yang memang harus ditertibkan,” tegasnya.

Ia bahkan mengungkapkan adanya dugaan sabotase terhadap salah satu mobil operasional farmasi. Saat hendak ditarik, komponen penting kendaraan seperti injektor dan aki disebut sudah dicabut. “Nilainya puluhan juta. Ini mobil distribusi obat ke puskesmas. Kalau rusak seperti itu, yang dirugikan masyarakat,” katanya.

Punira juga membantah keras tudingan bahwa pihaknya mengirim obat kedaluwarsa ke puskesmas atau menjual obat dengan masa berlaku panjang di apotek pribadi. “Itu fitnah. Beta tidak pegang gudang obat. Ada kepala bidang dan penanggung jawab instalasi farmasi. Semua tercatat dalam berita acara, masuk dan keluar barang jelas,” ujarnya.

Ia menegaskan, pengelolaan obat dilakukan sesuai prosedur, termasuk prinsip FIFO (First In First Out) dan FEFO (First Expired First Out). “Obat yang lebih dulu masuk atau lebih dulu kedaluwarsa, itu yang didistribusikan lebih dulu. Itu standar,” jelasnya.

Kepala Instalasi Farmasi Dinkes SBT, Nurlaila Hajrin, turut menjelaskan bahwa setiap distribusi obat ke puskesmas disertai dokumentasi rinci, mulai dari nama obat, jumlah, nomor batch, tanggal kedaluwarsa, hingga harga per item.

“Semua transparan. Bahkan sekarang setiap item dicantumkan harganya dan didokumentasikan lengkap untuk kebutuhan audit,” katanya. Ia mengakui, obat dengan masa kedaluwarsa yang relatif dekat memang bisa didistribusikan, tetapi tetap dalam batas aman dan sesuai kebutuhan puskesmas.

“Misalnya sisa pengadaan tahun sebelumnya, selama belum expired dan masih dibutuhkan, tetap didistribusikan. Itu justru untuk mencegah kerugian negara,” katanya.

Nurlaila menambahkan, stok obat selalu diperiksa rutin setiap bulan (stock opname). Obat yang sudah kedaluwarsa akan langsung dipisahkan dan tidak mungkin sampai ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Terkait pengadaan obat, Punira menegaskan bahwa pihaknya menggunakan metode konsumtif, yakni berdasarkan penggunaan tahun sebelumnya dengan tambahan sekitar 10 persen. Namun, Ia mengakui dinamika penyakit bisa berubah setiap tahun, sehingga tidak semua obat habis terpakai sesuai prediksi.

“Kalau kasus penyakit turun, otomatis pemakaian obat juga turun. Sisa stok itu yang kemudian didistribusikan di tahun berikutnya,” ujarnya. Ia juga menepis tuduhan monopoli dalam pengadaan. Menurutnya, pengadaan melibatkan banyak perusahaan farmasi, bukan hanya satu pihak.

“Di 2025 ada sekitar 10 perusahaan yang terlibat. Jadi tidak benar kalau dibilang monopoli,” katanya.

Punira mengimbau semua pihak untuk menunggu hasil audit resmi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai rujukan data yang valid. “BPK yang hitung semua—barang masuk, distribusi, hingga sisa stok. Itu yang paling akurat,” ujarnya.

Ia menutup dengan menegaskan bahwa kritik tetap diterima sebagai bagian dari pengawasan publik, namun harus berbasis data yang benar. “Kritik itu nutrisi. Tapi jangan sampai jadi fitnah. Kami tetap bekerja sesuai aturan untuk pelayanan masyarakat,” katanya.

google-preference
Kata Kunci / Tags

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....