RRI.CO.ID, Sintang – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang mencatat jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang tercatat di dinas tersebut, jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang tahun 2026 baru mencapai 51 orang.

Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial Ahli Muda Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sintang, Yohanes Tri Mulya, menyampaikan hal itu saat menjadi narasumber dalam program Bupati Menyapa di RRI Sintang, Kamis, 9 Juli 2026. Ia menjelaskan, angka tersebut merupakan data yang masuk melalui laporan yang diterima Disnakertrans.

"Sampai saat ini kami memiliki data tentang PHK. Cuma memang data ini terbatas, karena kalau yang bersangkutan tidak mendaftarkan, tidak melaporkan, tidak menyampaikan, maka kami juga kesusahan untuk mendapatkan datanya. Sampai dengan saat ini di kami yang tercatat itu yang di-PHK baru 51 orang," kata Yohanes.

Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa peluang kerja di Kabupaten Sintang sebenarnya masih tersedia. Namun, ia menilai sebagian masyarakat kini lebih memilih bekerja di sektor informal karena dinilai mampu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan bekerja di sektor-sektor tertentu, seperti perkebunan.

"Kalau kita lihat, sebenarnya lapangan kerja itu ada. Namun, mungkin minat masyarakat dan banyak sekarang lapangan kerja sektor informal itu yang lebih menjanjikan, penghasilan yang lebih besar daripada ketika dia bekerja di, katakan, di kebun," ujarnya.

Yohanes menambahkan, data PHK yang dimiliki Disnakertrans belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil di lapangan karena pencatatan sangat bergantung pada laporan dari pekerja maupun perusahaan. Karena itu, ia berharap setiap kasus PHK dapat dilaporkan kepada Disnakertrans agar pemerintah memiliki data yang lebih akurat sebagai dasar penyusunan kebijakan ketenagakerjaan. (dby)