RRI.CO.ID, Gorontalo - Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Gorontalo Utara melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dan Kepegawaian Tahun 2023–2026 di MIN 1 Gorontalo Utara, Senin 6 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan memastikan pengelolaan aset negara dan administrasi kepegawaian berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan dipimpin Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, H. Moh. Docmi Lachmudin, didampingi Kepala Subbagian Tata Usaha Mustapa D. Saleh, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Fauzan Tulie, Tim BMN, Tim Keuangan, serta Tim Kepegawaian. Rombongan disambut Wakil Kepala MIN 1 Gorontalo Utara, Abdul Rahman Utina, bersama jajaran guru dan tenaga kependidikan.

Dalam arahannya, H. Moh. Docmi Lachmudin menegaskan bahwa pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, aset negara merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah. Selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumen dan administrasi BMN, tim juga mengevaluasi kelengkapan administrasi kepegawaian, termasuk penataan dokumen, arsip, dan pelaksanaan tugas sesuai regulasi yang berlaku.

“Pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib administrasi, transparan, dan akuntabel. Aset negara merupakan amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan di madrasah,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala MIN 1 Gorontalo Utara, Abdul Rahman Utina, menyampaikan terima kasih atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan kemenag tersebut. Menurutnya, kegiatan ini menjadi sarana pembinaan sekaligus evaluasi agar pengelolaan BMN dan administrasi kepegawaian di MIN 1 Gorontalo Utara semakin tertib, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

“Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh pengelolaan aset negara dan administrasi kepegawaian di lingkungan madrasah semakin berkualitas, akuntabel, serta mampu mendukung peningkatan tata kelola dan pelayanan pendidikan yang professional,” tandasnya.