RRI.CO.ID, Surakarta - Sebuah unggahan video manipulatif yang mencatut nama serta wajah Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, beredar luas di platform TikTok melalui akun "wa.08538551506619". Dalam rekaman tersebut, tiruan digital sang menteri tampak mengimbau masyarakat untuk segera mendaftarkan diri guna mendapatkan bantuan dana hibah dari pemerintah daerah.

Dilansir dari laman Turnbackhoax.id, narasi yang disisipkan oleh pengunggah mengeklaim bahwa tayangan tersebut merupakan wawancara langsung yang menandai dibukanya program bantuan secara resmi. Klaim sepihak ini sengaja dibuat demi meyakinkan publik agar percaya bahwa dana insentif tersebut bisa langsung dicairkan pada hari yang sama.

Meski angka interaksinya tergolong rendah, konten tiruan yang muncul pada akhir Juni ini berpotensi menjebak pengguna internet yang kurang waspada. Hingga awal Juli, video manipulatif tersebut terpantau telah mengumpulkan belasan tanda suka serta mulai dibagikan ulang oleh beberapa akun.

Guna menghentikan potensi penyebaran hoaks, Tim Pemeriksa Fakta Mafindo langsung melakukan penelusuran menyeluruh terhadap profil akun pengunggah. Hasil investigasi menunjukkan bahwa saluran TikTok tersebut sama sekali tidak memiliki sangkut paut dengan saluran komunikasi resmi milik bendahara negara.

Saluran informasi resmi milik Menteri Keuangan Purbaya yang asli sebenarnya menggunakan nama pengguna "menkeuri" dan telah memiliki tanda verifikasi centang biru. Akun resmi tersebut dikelola secara profesional serta telah diikuti oleh ratusan ribu pengguna internet di seluruh Indonesia.

Pembuktian secara ilmiah kemudian dilakukan dengan membedah video tersebut menggunakan perangkat deteksi kecerdasan buatan dari Hive Moderation. Hasil pemindaian sistem menunjukkan tingkat probabilitas rekayasa digital yang sangat tinggi, yakni menyentuh angka 98,9 persen.

Teknologi deepfake berbasis kecerdasan buatan kini menjelma menjadi senjata baru bagi para aktor digital hitam untuk memalsukan pernyataan pejabat publik demi motif penipuan. Kejelian publik dalam menyaring keaslian dokumen audiovisual kini menjadi satu-satunya benteng agar tidak mudah terperangkap oleh skema bantuan fiktif yang merugikan.