RRI.CO.ID, Depok – Dugaan pelarangan ibadah penghiburan di sebuah rumah duka di kawasan Cipayung, Kota Depok, menjadi alarm keras bagi komitmen toleransi di tingkat akar rumput. Merespons aduan sensitif tersebut, Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat, Hillary Brigitta Lasut, langsung meninjau lokasi pada Rabu (1/7/2026) demi memastikan hak konstitusional warga negara tetap terlindungi.

Di lapangan, Hillary didampingi oleh Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Depok, Edi Sitorus, dan tokoh masyarakat H. Iman, untuk mengusut akar persoalan secara objektif.

Kasus ini sempat memicu polemik panas setelah mencuatnya laporan mengenai penjegalan aktivitas keagamaan minoritas. Namun, hasil investigasi mendalam bersama pemerintah setempat membongkar fakta bahwa tidak ada kebijakan resmi yang melarang ibadah. Ketegangan ini murni dipicu oleh miskomunikasi akut dan perbedaan persepsi antarwarga.

"Sebagai negara, kita harus hadir memberikan rasa nyaman dan perlindungan kepada masyarakat. Ketika negara hadir sebagai tempat mengadu dan tempat berlindung, masyarakat tentunya akan merasa aman," tegas Hillary Brigitta Lasut.

Melalui mediasi yang lugas, kebuntuan komunikasi akhirnya berhasil dipecahkan. Dialog terbuka meluruskan sentimen negatif hingga tercapai kesepahaman yang mengembalikan sepenuhnya hak keluarga berduka untuk menggelar ibadah.

Meski konflik berhasil dipadamkan, Hillary melayangkan kritik menohok terhadap pola penanganan isu keagamaan yang cenderung reaktif. Ia menegaskan jaminan kebebasan beragama adalah amanat mutlak konstitusi, sehingga aparatur pemerintah tidak boleh pasif dan baru bergerak setelah kasus viral.

Sebagai langkah nyata, Hillary bersama Edi Sitorus mendesak pelaksanaan sosialisasi masif mengenai kebebasan beragama. Edukasi hukum ini akan melibatkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Pemerintah Daerah dan Elemen masyarakat tingkat bawah.

Edukasi berkelanjutan ini menjadi harga mati agar nilai toleransi mengakar sebagai karakter warga Depok sekaligus mengunci rapat celah kesalahpahaman serupa.

"Saya berharap pemerintah hadir bukan hanya sebagai penindak, tetapi juga sebagai pencegah. Kita sebagai wakil rakyat juga berusaha hadir mencegah kejadian-kejadian yang sama ke depannya. Agama boleh berbeda, kepercayaan boleh beragam, tetapi Indonesia dan NKRI tetap satu," pungkas Hillary.