RRI.CO.ID, Sibolga - Pengelolaan citra bangsa tidak cukup dilakukan melalui promosi pariwisata, investasi, atau budaya. Upaya tersebut juga harus didukung sistem pengelolaan isu yang mampu mencegah krisis komunikasi sebelum berdampak pada reputasi negara.

Praktisi hubungan masyarakat Maria Wongsonagoro dilansir dari m.prindonesia, Rabu, 24 Juni 2026, mengatakan nation branding bertujuan membangun dan mengelola reputasi positif suatu negara. Reputasi tersebut mencakup kepemimpinan, investasi, pariwisata, hingga persepsi masyarakat internasional terhadap suatu bangsa.

Menurutnya, setiap negara berpotensi menghadapi krisis yang dapat memengaruhi citra di mata dunia. Karena itu, pemerintah perlu menerapkan manajemen isu sebagai sistem peringatan dini untuk mendeteksi dan mengantisipasi berbagai persoalan sebelum berkembang menjadi krisis.

Ia menilai langkah awal yang dapat dilakukan ialah menginventarisasi isu-isu yang berpotensi mengganggu reputasi negara. Isu tersebut dapat berupa keamanan, kesehatan, lingkungan, investasi, hingga tata kelola pemerintahan.

Maria menyarankan pembentukan Tim Issue Management yang melibatkan berbagai sektor strategis. Tim tersebut bertugas menganalisis situasi, menyusun pesan kunci, menetapkan juru bicara, serta menyiapkan pernyataan resmi yang dapat disampaikan dengan cepat saat terjadi peristiwa tertentu.

Selain itu, setiap kementerian dan lembaga dinilai perlu memiliki mekanisme pengelolaan isu yang terintegrasi. Hasil pemantauan kemudian dirangkum menjadi bahan analisis dan strategi komunikasi nasional yang seragam.

Maria menambahkan tantangan terbesar dalam penerapan manajemen isu adalah perubahan pola pikir dan peningkatan kapasitas komunikasi publik. Menurutnya, kemampuan berpikir strategis menjadi faktor penting dalam menjaga reputasi negara di tengah persaingan persepsi global yang semakin ketat.