RRI.CO.ID, Mandailing Natal - Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal (Madina) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menggelar sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Aula Kantor Bupati, Rabu, 17 Juni 2026. Kegiatan ini dirangkai dengan rapat koordinasi yang dihadiri pelaku usaha, khususnya perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Pantai Barat, guna memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan dunia usaha.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Madina H. Saipullah Nasution menegaskan pentingnya partisipasi aktif seluruh pelaku usaha dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Menurutnya, data yang akurat sangat dibutuhkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga menjamin kerahasiaan seluruh data yang disampaikan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.

“Data yang disampaikan tidak akan digunakan untuk kepentingan perpajakan atau penegakan hukum. Karena itu kami mengajak seluruh perusahaan untuk memberikan data yang benar dan lengkap demi menghasilkan informasi ekonomi yang akurat,” ujar Saipullah Nasution.

Selain mendukung sensus ekonomi, Bupati juga meminta perusahaan menyampaikan data konkret terkait luas lahan, produksi, dan pendapatan usaha agar perhitungan tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) dapat dilakukan secara tepat. Ia berharap program CSR dapat lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur produktif. “Penyaluran CSR harus untuk kepentingan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan warga,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Saipullah turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pelabuhan Palimbungan sebagai pusat aktivitas ekonomi baru di Madina. Ia mengungkapkan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengembangkan pelabuhan tersebut menjadi kawasan industri. Selain itu, pengangkutan Crude Palm Oil (CPO) ke depan akan didorong melalui jalur laut guna mengurangi kerusakan jalan di ruas Jembatan Merah hingga Simpang Gambir yang selama ini disebabkan oleh tingginya mobilitas kendaraan berat pengangkut hasil perkebunan.