RRI.CO.ID, Tapteng - Unjuk rasa warga terkait persoalan pendataan dan penyaluran bantuan pascabencana kembali terjadi, di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Kali ini massa berorasi di depan Kantor DPRD dan Kantor Bupati Tapteng pada hari Senin, 20 April 2026.

Warga menuntut kejelasan realisasi bantuan dana tunggu hunian (DTH) dan jaminan hidup (Jadup) bagi mereka penyintas banjir bandang dan longsor.

"Anaknya menangis kelaparan, minta uang jajan. Bagaimana meminta uang jajan, uang di kantong pun sudah ludes," ungkap orator aksi bernama Riski Pane.

Lasna Zega, dalam aksi unjuk rasa itu juga menyampaikan keluhannya karena belum mendapatakan bantuan selama menempati hunian sementara atau Huntara.

"Kami datang ke DPRD ini, untuk menagih janji para dewan. Bantu kami. Dulu bapak-bapak datang ke kami meminta dipilih. Sekarang kami datang ke sini, memohon bantuan bapak," pintanya dalam orasi.

Massa memprotes pendataan korban banjir yang hingga lima bulan lamanya belum juga tuntas.

Pemerintah daerah didesak kembali evaluasi dan verifikasi data rumah rusak terdampak bencana untuk penyesuaian penyaluran bantuan berdasarian tingkat kerusakan.

Selain juga pengunjuk rasa menuntut transparansi terhadap pengelolaan bantuan tunai sebesar kurang lebih Rp18 miliar.

"Kami juga mendesak Pemkab Tapteng untuk segera melakukan normalisasi sungai secara menyeluruh guna mencegah terjadinya banjir berulang dan hingga saat ini masih sering terjadi," teriak Anggiat Marito, yang ikut dalam kelompok deminstran.