RRI.CO.ID, Madiun – Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas yang membatasi akses digital anak menuai perhatian terkait dampak psikologis dan sosial generasi muda. Kebijakan ini dinilai menjadi perlindungan sekaligus menghadirkan tantangan baru. Psikolog Aulia Andaryati menyebut, pembatasan media sosial dapat berdampak positif bagi kesehatan mental anak, terutama dengan mengurangi paparan standar hidup yang tidak realistis di ruang digital.

“Media sosial sangat berkaitan dengan self-esteem dan kepercayaan diri anak. Tanpa pembatasan, anak bisa terus terpapar standar yang tidak realistis, seperti kecantikan, gaya hidup sempurna, atau pencapaian instan seperti flexing,” ujarnya dalam siaran Jaga Malam Pro 2 RRI Madiun.

Menurutnya, pembatasan melalui PP Tunas dapat membantu mengurangi paparan tersebut sejak dini, sehingga anak tidak terbebani oleh ekspektasi yang belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Namun demikian, Aulia juga mengingatkan adanya dilema sosial yang mungkin muncul. Pembatasan akses berpotensi membuat anak merasa tertinggal dari lingkungan pergaulan mereka.

“Kalau terlalu dibatasi, anak bisa merasa ketinggalan dan tidak nyambung dengan teman-temannya. Ini juga menjadi kekhawatiran, karena dunia digital sekarang adalah bagian dari kehidupan sosial mereka,” jelasnya.

Fenomena seperti fear of missing out (FOMO) juga dapat muncul ketika anak merasa tidak mendapatkan informasi atau tren yang sama dengan teman sebaya. Selain itu, rasa penasaran akibat pembatasan berisiko mendorong anak untuk mencari akses secara diam-diam.

“Anak-anak itu cenderung penasaran. Kalau hanya dibatasi tanpa penjelasan, mereka bisa mencoba mengakses secara sembunyi-sembunyi,” tambahnya.

Meski begitu, Aulia menegaskan bahwa PP Tunas pada dasarnya bukanlah pembatasan total, melainkan pengaturan akses secara bertahap sesuai usia. Dengan pendekatan yang tepat, kebijakan ini justru dapat membantu anak lebih siap menghadapi dunia digital.

“Kalau dikenalkan secara bertahap dan sehat, anak justru lebih siap secara psikologis dalam menghadapi kompleksitas dunia digital,” katanya.

Ia menekankan bahwa kunci utama keberhasilan kebijakan ini terletak pada pendampingan dan edukasi dari orang tua. Anak perlu diberikan pemahaman tentang alasan di balik pembatasan, termasuk bagaimana menyikapi konten yang tidak sesuai dengan realitas.

“Bukan hanya membatasi, tapi juga membekali. Anak perlu dijelaskan kenapa suatu konten belum sesuai dengan usianya, dan mana yang tidak mencerminkan kenyataan,” ungkap Aulia.

Selain itu, komunikasi terbuka dinilai penting agar anak merasa didengar dan dipercaya, sehingga tidak terdorong untuk melanggar aturan secara diam-diam. Dengan demikian, dampak psikologis dan sosial dari PP Tunas sangat bergantung pada cara penerapannya. Jika disertai edukasi dan pendampingan yang baik, kebijakan ini berpotensi besar mendukung kesehatan mental sekaligus kesiapan sosial anak di era digital.