RRI.CO.ID.Jakarta - Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pembangunan daerah dengan pengelolaan sumber daya nasional demi memperkokoh pertahanan maritim Indonesia. Hal ini disampaikan dalam Diskusi Panel Kuliah Kerja Dalam Negeri Seskoal Angkatan ke-65 di Jakarta pada Rabu, 01 April 2026.

Dalam forum tersebut, Gubernur Hendrik menyoroti posisi strategis Maluku yang memiliki 1.388 pulau dengan 92,4 persen wilayah berupa perairan. Terletak di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) III dan berbatasan langsung dengan wilayah internasional, Maluku dinilai sebagai pilar vital kedaulatan NKRI.

"Kekuatan pertahanan tidak hanya bertumpu pada militer, tetapi juga pada kekuatan ekonomi, sumber daya manusia, serta infrastruktur nasional," ujar Gubernur Hendrik di hadapan Komandan Seskoal, Laksamana Muda (TNI) Ariantyo Condrowibowo.

Ia menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI Angkatan Laut adalah kunci utama. “Di satu sisi, kebijakan ini menjadi perisai untuk menjaga kedaulatan NKRI. Di sisi lain, menjadi motor penggerak kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan laut sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran,” katanya.

Sinergi ini diharapkan tidak hanya mencakup aspek keamanan, tetapi juga percepatan pembangunan di kawasan strategis dan pemberdayaan masyarakat pesisir guna menjaga kedaulatan bangsa tanpa kompromi.