RRI.CO.ID, Pekanbaru – Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Perum Bulog Kantor Wilayah Riau dan Kepulauan Riau bersama Polresta Pekanbaru serta sejumlah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru yang tergabung dalam Satgas Sapu Bersih (SABER) Kota Pekanbaru melaksanakan pengawasan harga dan distribusi bahan kebutuhan pokok di Pasar Cik Puan, Selasa 24 Februari 2026.

Kegiatan ini melibatkan Dinas Ketahanan Pangan Kota Pekanbaru, Distankan, DPMPTSP, dan Disperindag Kota Pekanbaru. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pengecekan harga di tingkat pedagang hingga peninjauan distribusi di tingkat gudang sebagai langkah antisipatif menghadapi peningkatan permintaan masyarakat selama periode HBKN.

Hasil pemantauan menunjukkan minyak goreng rakyat (Minyakita) terpantau dijual pada kisaran Rp15.500–Rp15.700 per liter dan sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Beras SPHP kemasan 5 kilogram dijual Rp62.000 dan dipastikan sesuai HET, dengan ketersediaan stok yang mencukupi serta distribusi yang berjalan lancar. Secara umum, seluruh bahan pokok strategis lainnya terpantau dalam kondisi aman, harga stabil, serta pasokan terkendali. Tidak ditemukan indikasi lonjakan harga yang tidak wajar maupun hambatan distribusi di lapangan.

Salah satu toko sembako, RPK Sutan, menyampaikan bahwa pasokan menjelang HBKN masih lancar dan tidak mengalami kendala distribusi. “Stok aman, pengiriman rutin, sehingga harga masih terkendali. Biasanya memang ada peningkatan permintaan, namun sejauh ini masih normal,” ujarnya.

Selain pemantauan di pasar, Satgas juga meninjau distributor besar, yakni PT. Anugrah Kimt Sukses dan PT. Sukses Riau Permata, guna memastikan ketersediaan stok di tingkat agen, kelancaran distribusi, serta mencegah potensi penimbunan yang dapat memicu kenaikan harga.

Bulog Riau dan Kepri menegaskan komitmennya dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan melalui optimalisasi penyaluran beras SPHP serta koordinasi intensif bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Pengawasan terpadu ini diharapkan mampu menjaga stabilitas pasar, melindungi daya beli masyarakat, serta memastikan kebutuhan pangan tetap tersedia dengan harga yang wajar di Provinsi Riau selama periode HBKN.