RRI.CO.ID, Kulon Progo - Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tengah menyiapkan langkah untuk menekan angka kemiskinan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kulon Progo, Aris Nugroho, mengatakan, pihaknya telah langkah taktis melalui infrastruktur berbasis masyarakat. Pada tahun ini, terdapat 79 lokasi program padat karya yang terdiri dari 39 paket APBD kabupaten dan 40 paket dari provinsi.

"Program ini untuk memperbaiki sarana publik dan menciptakan lapangan kerja instan. Sehingga memberikan penghasilan layak bagi masyarakat yang belum bekerja," ucapnya, Selasa 17 Februari 2026.

Menyikapi tantangan fiskal akibat pemotongan dana pusat sebesar Rp117 miliar, Aris menjelaskan, Pemkab Kulon Progo akan mengoptimalkan model Kolaborasi Pentahelix. Strategi ini akan memobilisasi sumber daya dari sektor non-pemerintah, termasuk swasta melalui CSR, Baznas, media, hingga perbankan.

Kolaborasi tersebut mencakup program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hingga riset teknologi terapan.

Selain pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi juga dilakukan melalui dukungan langsung kepada kelompok tani, peternak, pembudidaya ikan, hingga kelompok rentan. Harapannya masyarakat mampu mandiri secara ekonomi dalam jangka panjang.

Dengan total alokasi anggaran mencapai Rp122,8 miliar, Pemkab Kulon Progo meyakini dapat menjadi kabupaten mandiri.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo berkomitmen memutus rantai kemiskinan. Apalagi angka kemiskinan di wilayah tersebut masih cukup tinggi.

Wakil Bupati Ambar Purwoko, mengatakan, untuk menurunkan angka kemiskinan, seluruh jajaran birokrasi harus menanggalkan ego sektoral. Pengentasan kemiskinan adalah amanah moral yang memerlukan kerja sama terpadu berbagai pihak.

"Kita harus bersinergi. Kami tidak bisa berjalan sendiri; mari bersinergi dan berkolaborasi menekan angka kemiskinan di Kulon Progo," ujarnya, Senin 16 Februari 2026.

Berdasarkan data, angka kemiskinan di Kulon Progo telah mengalami penurunan sebesar 1,22%. Pada tahun 2024 angka kemiskinan sebesar 15,52% dan turun menjadi 14,3% pada tahun 2025.

Capaian ini menjadi landasan kuat untuk mencapai target tahun 2026 di angka 13% hingga 14%. Ambar menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sosial dan kebijakan pemerintah benar-benar tepat sasaran.