Komisi II Deprov Gorontalo Monitoring Progres Pembangunan KMP di Molotabu

RRI.CO.ID, Bone Bolango – Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo meminta pemerintah daerah segera memberikan kepastian mengenai mekanisme pengelolaan dan operasional Koperasi Merah Putih (KMP) di Desa Molotabu, Kabupaten Bone Bolango, setelah pembangunan fisiknya hampir rampung.

Hal itu disampaikan saat Wakil Ketua bersama anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo melakukan monitoring terhadap progres pembangunan Koperasi Merah Putih di Desa Molotabu, Jumat (10/7/2026). Kunjungan tersebut bertujuan memastikan kesiapan fasilitas sekaligus melihat perkembangan program yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat desa.

Anggota Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, mengatakan hasil peninjauan menunjukkan pembangunan fisik Koperasi Merah Putih telah mencapai sekitar 90 persen. Saat ini, pekerjaan yang tersisa hanya pada tahap instalasi sehingga proyek secara umum hampir selesai.

"Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, pembangunan KMP di Desa Molotabu secara fisik sudah hampir rampung, dengan progres mencapai sekitar 90 persen. Pekerjaan yang tersisa saat ini lebih pada tahap instalasi," ujar Meyke.

Meski demikian, Meyke menilai pemerintah daerah perlu segera menjelaskan tahapan operasional koperasi setelah pembangunan selesai. Berdasarkan informasi yang diterima dari Pemerintah Desa Molotabu, hingga kini belum ada penjelasan mengenai mekanisme pengelolaan maupun peran organisasi perangkat daerah (OPD) dalam mengoperasikan koperasi tersebut.

Menurutnya, kejelasan pengelolaan sangat penting agar fasilitas yang telah dibangun dapat dimanfaatkan secara optimal dan tidak berhenti hanya sebagai bangunan fisik.

Ia juga mendorong pemerintah melakukan sosialisasi kepada pemerintah desa dan masyarakat mengenai tujuan, manfaat, serta target pembentukan Koperasi Merah Putih, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi desa.

Selain itu, Meyke menekankan pentingnya pelibatan pemerintah desa dalam pengelolaan aset yang berada di kawasan Koperasi Merah Putih agar pemanfaatannya sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Melalui kegiatan monitoring tersebut, Komisi II DPRD Provinsi Gorontalo berharap pembangunan Koperasi Merah Putih tidak hanya selesai secara fisik, tetapi juga didukung kesiapan regulasi, sistem pengelolaan, serta sinergi antara pemerintah daerah, OPD terkait, dan pemerintah desa sehingga koperasi dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.