RRI.CO.ID, Pandeglang – Volume penanganan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pandeglang pada tahun anggaran 2026 mengalami lonjakan signifikan hingga mencapai dua kali lipat dibanding periode sebelumnya. Otoritas pemerintah daerah mengalokasikan total pagu dana stimulus sebesar 2,8 miliar rupiah untuk menyasar kluster perumahan warga miskin.

Plt Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Pandeglang, Roni, mengonfirmasi total hunian yang dibangun pada tahun ini mencapai 102 unit rumah. Menurutnya lonjakan kuota ini dipicu oleh tingginya atensi jajaran legislatif yang menyalurkan dana aspirasi untuk program bedah rumah tersebut.

"Tahun ini kita dapat bagus, 2,8 miliar dari APBD sama Pokir dengan total 102 unit rumah, ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang cuma 54 unit. Sekarang lumayan naik dua kali lipat karena teman-teman dari Dewan juga melirik terkait bantuan RTLH ini," kata Roni, Jumat 26 Juni 2026.

Roni menyebut struktur pembiayaan program tahun ini disokong oleh kombinasi dua instrumen anggaran daerah yang terbagi atas plot reguler APBD serta dana pokok pikiran (Pokir) dewan. Skema APBD murni mengintervensi sebanyak 80 unit hunian, sedangkan sisa 22 unit lainnya bersumber dari pos aspirasi parlemen.

Grafik kenaikan ini dinilai Roni sangat impresif mengingat pada tahun sebelumnya dinas DPKPP hanya mampu mengintervensi sebanyak 54 unit rumah tidak layak. Persebaran alokasi 102 unit bangunan baru tersebut kini dipastikan tersebar secara merata di sejumlah wilayah kecamatan di Pandeglang.

Setiap unit penerima manfaat memperoleh kucuran dana stimulan senilai 20 juta rupiah. Alokasi nominal tersebut dipecah sebesar 17,5 juta rupiah untuk belanja material bangunan dan 2,5 juta rupiah untuk upah kerja.

"Satu RTLH mendapatkan bantuan 20 juta rupiah, rinciannya 17,5 juta buat material dan 2,5 juta buat HOK (Hari Orang Kerja). Nominal ini masih sama dengan tahun kemarin dan kementerian juga sekarang belum merubah kebijakan tersebut," katanya.

Pihak dinas memastikan akuntabilitas penyaluran dana stimulan ini tetap mengacu pada regulasi ketat kementerian teknis pusat guna meminimalkan potensi deviasi anggaran. Keterlibatan aktif dari para kelompok swadaya diharapkan Roni menjadi motor penggerak utama pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.