RRI.CO.ID, SIBOLGA - Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga bersama Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sibolga menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan, stabilitas harga pangan, serta mendorong pelaksanaan business matching antara produsen, distributor pangan, dan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Program Makan Bergizi Gratis (SPPG-MBG). Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Graha Nauli Bank Indonesia Sibolga, Rabu, 17 Juni 2026.

Mewakili Wali Kota Sibolga Akhmad Syukri Nazry Penarik, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Sibolga Josua Hutapea, S.Sos., menyampaikan bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN), serta pelaku usaha menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan daerah. Menurutnya, sinergi tersebut tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga membangun ekosistem pangan lokal yang berkelanjutan.

“Ini merupakan model kolaborasi yang tidak hanya menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat ekosistem pangan lokal. Kami optimistis sinergi ini akan memberikan dampak positif terhadap pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Kota Sibolga,” ujar Josua Hutapea.

Sementara itu, perwakilan KPw BI Sibolga Wanda F.S. menegaskan pentingnya strategi konkret dalam menjaga pasokan pangan seiring meningkatnya jumlah operasional SPPG pada tahun 2026. Ia menyebut kebutuhan bahan pangan akan mengalami peningkatan sehingga diperlukan langkah antisipasi agar ketersediaan tetap terjaga tanpa memicu gejolak harga di masyarakat. “Dengan semakin banyaknya SPPG yang beroperasi pada tahun 2026, tentu kebutuhan bahan pangan akan meningkat. Kita harus memastikan kesinambungan operasionalnya tetap terjaga dan tidak memicu inflasi,” katanya.

Dalam kegiatan tersebut, BI Sibolga juga mendorong agar produk pangan lokal menjadi prioritas dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis. Perwakilan BGN Paulus R. Situmorang menjelaskan, kebutuhan komoditas seperti sayuran, buah-buahan, telur ayam ras, daging ayam, daging sapi, hingga produk olahan tahu dan tempe perlu dipenuhi secara terukur. “Melalui FGD ini, kita mempertemukan kebutuhan dan kapasitas pasok. Mulai dari spesifikasi produk, volume kebutuhan, periode ketersediaan, hingga harga dibahas agar kerja sama yang terjalin dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujarnya.