Dukung Target Prabowo, Lamhot Sinaga Dorong Investasi Ciptakan Lapangan Kerja

RRI.CO.ID, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Lamhot Sinaga, mendukung penuh penegasan Presiden Prabowo Subianto bahwa pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak boleh berhenti pada angka statistik, tetapi harus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Lamhot, pesan tersebut menjadi sangat penting di tengah kinerja perekonomian nasional yang menunjukkan tren positif. Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa investasi harus menciptakan lapangan kerja dan memperbaiki kualitas hidup rakyat, terutama masyarakat pada kelompok paling bawah.

“Bagi saya, ini adalah arah yang tepat. Pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi pertumbuhan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan usaha rakyat, dan perbaikan kualitas hidup. Angka pertumbuhan harus terasa sampai ke rumah tangga,” kata Lamhot dalam keterangannya, Jumat, 14 Agustus 2026.

Presiden Prabowo menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen pada kuartal I 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan tersebut memang tercatat 5,61 persen secara tahunan. Nilai PDB atas dasar harga berlaku pada periode itu mencapai Rp6.187,2 triliun.

Lamhot menilai capaian tersebut memberikan fondasi yang cukup kuat bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif. Terlebih, dari sisi investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mencatat realisasi investasi semester I 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Investasi tersebut juga telah menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Dengan capaian tersebut, realisasi investasi semester I 2026 telah mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional sepanjang tahun yang ditetapkan sebesar Rp2.041,3 triliun.

“Ini menunjukkan bahwa investasi mulai bergerak menjadi aktivitas ekonomi yang nyata. Tantangannya sekarang adalah memastikan kualitas investasinya semakin baik, terutama investasi yang menciptakan nilai tambah, memperkuat industri nasional, menyerap tenaga kerja, serta membuka ruang bagi UMKM masuk ke dalam rantai pasok,” ujar Lamhot.

Ia mengatakan sektor industri pengolahan merupakan salah satu kunci untuk menerjemahkan investasi menjadi nilai tambah di dalam negeri. Data Kementerian Perindustrian menunjukkan industri pengolahan menjadi kontributor terbesar PDB nasional pada 2025 dengan kontribusi 19,07 persen. Sektor tersebut juga tumbuh 5,30 persen sepanjang 2025 dan memberikan sumbangan 1,07 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, menurut Lamhot, agenda industrialisasi dan hilirisasi harus terus diperkuat. Investasi jangan hanya menghasilkan pembangunan fasilitas produksi, tetapi juga membangun ekosistem pemasok domestik, memperluas penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kapasitas teknologi, serta menghubungkan industri besar dengan pelaku usaha kecil dan menengah.

“Industri besar harus menjadi lokomotif. Tetapi gerbongnya harus diisi oleh industri nasional, UMKM, tenaga kerja lokal, serta berbagai usaha pendukung. Dengan begitu, multiplier effect investasi akan semakin besar,” katanya.

Lamhot juga menyoroti peran UMKM yang menurutnya sangat strategis dalam mewujudkan gagasan Presiden mengenai pertumbuhan yang dirasakan rakyat. Berdasarkan data pemerintah, UMKM berkontribusi sekitar 61 persen terhadap PDB, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja, mencakup sekitar 99 persen unit usaha, serta berkontribusi sekitar 16 persen terhadap ekspor nonmigas.

“Kalau kita bicara kesejahteraan rakyat paling bawah, maka UMKM tidak boleh berada di pinggir kebijakan ekonomi. UMKM justru harus ditempatkan sebagai pusat dari strategi pertumbuhan yang inklusif,” ujar legislator Partai Golkar tersebut.

Menurut dia, persoalan UMKM bukan hanya soal akses pembiayaan. Pelaku UMKM juga membutuhkan kepastian pasar, standardisasi produk, digitalisasi, peningkatan kualitas kemasan, sertifikasi, penguatan merek, pendampingan, hingga akses masuk ke rantai pasok industri besar dan pasar ekspor.

Lamhot menilai kebijakan pembiayaan produktif juga perlu terus diperkuat. Pemerintah menargetkan plafon pembiayaan program pada 2026 mencapai Rp315,11 triliun. Hingga 30 April 2026, realisasinya telah mencapai Rp111,24 triliun, antara lain melalui KUR sebesar Rp96,18 triliun kepada 1,54 juta debitur.

“Pembiayaan harus diikuti dengan pendampingan. Jangan sampai UMKM mendapatkan kredit tetapi tidak memiliki pasar atau kapasitas produksi yang memadai. Yang kita dorong adalah UMKM naik kelas, bukan sekadar bertahan hidup,” kata Lamhot.

Selain industri dan UMKM, Lamhot melihat sektor pariwisata memiliki kemampuan besar untuk menciptakan efek ekonomi berantai karena aktivitas wisata menggerakkan banyak sektor sekaligus, mulai dari transportasi, akomodasi, restoran, perdagangan, ekonomi kreatif hingga usaha mikro di destinasi.

Data Kementerian Pariwisata menunjukkan sektor pariwisata pada 2024 menyerap sekitar 25,01 juta tenaga kerja. Pada tahun yang sama, kontribusi PDB pariwisata tercatat sekitar 4,04 persen, dengan 13,89 juta kunjungan wisatawan mancanegara dan sekitar 1,02 miliar perjalanan wisatawan nusantara.

Sementara itu, data sementara Kementerian Pariwisata untuk 2025 menunjukkan rasio PDB pariwisata sekitar 3,97 persen. Kementerian Pariwisata menegaskan bahwa aktivitas wisatawan nusantara menjadi salah satu faktor penting karena belanja wisata langsung mengalir ke berbagai sektor ekonomi di daerah.

“Pariwisata adalah sektor yang sangat dekat dengan ekonomi rakyat. Ketika wisatawan datang, yang mendapatkan manfaat bukan hanya hotel, tetapi juga sopir, pedagang, restoran, UMKM, pengrajin, pelaku seni, petani, nelayan, hingga masyarakat desa wisata,” ujar Lamhot.

Karena itu, ia mendorong pembangunan destinasi wisata agar tidak semata berorientasi pada jumlah kunjungan. Pemerintah, menurut dia, perlu meningkatkan lama tinggal wisatawan, belanja wisatawan, kualitas produk lokal, konektivitas, kebersihan destinasi, serta kapasitas masyarakat sekitar destinasi.

Lamhot mencontohkan ekonomi kreatif sebagai sektor yang dapat memperbesar nilai ekonomi dari aktivitas pariwisata. Produk kuliner, fesyen, kriya, musik, film, desain, aplikasi, hingga berbagai produk berbasis kreativitas dapat menjadi sumber pendapatan baru sekaligus memperkuat identitas daerah.

Peran ekonomi kreatif semakin signifikan.

Data Kementerian Ekonomi Kreatif yang bersumber dari BPS menunjukkan sektor ekonomi kreatif menyumbang sekitar Rp1.611,2 triliun atau 7,28 persen terhadap PDB nasional pada 2024. Pada 2025, jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif mencapai sekitar 27,4 juta orang atau 18,70 persen dari total penduduk bekerja.

“Ekonomi kreatif adalah contoh bagaimana kreativitas bisa menjadi aset ekonomi. Kita tidak perlu selalu berbicara tentang pabrik besar. Anak muda dengan desain, musik, film, gim, kuliner, fesyen, atau konten digital juga bisa menciptakan pekerjaan dan menghasilkan devisa,” kata Lamhot.

Ia menambahkan, ekonomi kreatif juga memiliki potensi besar untuk memperkuat pariwisata. Destinasi yang memiliki produk kreatif khas akan memiliki daya tarik lebih kuat karena wisatawan tidak hanya datang untuk melihat tempat, tetapi juga mencari pengalaman dan membawa pulang produk yang memiliki cerita.

Data Kementerian Ekonomi Kreatif mencatat ekspor ekonomi kreatif Januari-Oktober 2025 mencapai USD 26,68 miliar atau sekitar 11,96 persen dari total ekspor nonmigas nasional. Pada periode tersebut, sektor ekonomi kreatif juga tercatat memiliki sekitar 27,4 juta tenaga kerja.

Bagi Lamhot, kombinasi industri, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dapat menjadi salah satu formula untuk memastikan pertumbuhan ekonomi lebih merata. Industri menghasilkan skala dan nilai tambah, UMKM memperluas distribusi manfaat, pariwisata menggerakkan ekonomi daerah, sementara ekonomi kreatif memberikan nilai tambah berbasis inovasi dan kreativitas.

“Empat sektor ini jangan berjalan sendiri-sendiri. Harus dibangun sebagai satu ekosistem ekonomi. Produk UMKM masuk ke hotel dan destinasi wisata, industri memasok kebutuhan produksi, ekonomi kreatif memperkuat branding, sementara pariwisata membuka pasarnya. Kalau ekosistem ini terhubung, efek ekonominya akan jauh lebih besar,” ujarnya.

Lamhot juga menilai agenda pemerataan harus menjadi bagian penting dari strategi investasi nasional. Investasi yang masuk ke daerah harus memberikan ruang bagi tenaga kerja lokal, pemasok lokal, UMKM daerah, serta pelaku ekonomi kreatif setempat.

Menurutnya, ukuran keberhasilan investasi tidak cukup hanya dilihat dari nilai rupiah yang masuk. Pemerintah juga perlu mengukur berapa banyak pekerjaan yang tercipta, berapa besar peningkatan produktivitas tenaga kerja, berapa banyak UMKM yang masuk rantai pasok, berapa besar nilai tambah yang tinggal di Indonesia, dan seberapa besar peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar proyek investasi.

“Di sinilah saya melihat pesan Presiden sangat kuat. Pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan rakyat. Komisi VII tentu akan mendukung kebijakan yang mendorong industri nasional tumbuh, investasi berkualitas masuk, UMKM naik kelas, serta pariwisata dan ekonomi kreatif berkembang,” kata Lamhot.

Ia mengatakan Indonesia memiliki modal yang cukup besar untuk mencapai sasaran tersebut. Pertumbuhan ekonomi yang tetap berada di kisaran 5 persen, investasi yang terus meningkat, basis UMKM yang sangat besar, industri pengolahan yang menjadi kontributor utama PDB, serta potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang luas merupakan fondasi penting untuk memperkuat perekonomian nasional.

Namun, Lamhot mengingatkan bahwa momentum tersebut harus diikuti dengan konsistensi kebijakan. Pemerintah perlu memastikan regulasi yang memberikan kepastian bagi investor sekaligus melindungi kepentingan industri nasional, memperbaiki produktivitas, memperkuat SDM, memperluas akses pembiayaan, dan meningkatkan konektivitas antarwilayah.

“Target kita bukan sekadar membuat Indonesia tumbuh cepat, tetapi tumbuh kuat, inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan harus menciptakan pekerjaan, investasi harus menciptakan nilai tambah, dan pembangunan harus menghadirkan kesejahteraan,” ujar Lamhot.

Ia optimistis apabila kebijakan industri, UMKM, pariwisata, dan ekonomi kreatif dijalankan secara terintegrasi, pertumbuhan ekonomi nasional akan semakin memiliki kualitas. Bukan hanya memperbesar ukuran ekonomi Indonesia, tetapi juga memperluas kelas menengah, memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lapangan kerja berkualitas, dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

“Satu tarikan nafas dengan Presideen Prabowo, tentu kita semua berharapa Indonesia tidak boleh hanya menjadi tempat investasi. Indonesia harus menjadi tempat di mana investasi menghasilkan nilai tambah, inovasi, pekerjaan, dan kesejahteraan. Itulah makna pertumbuhan ekonomi yang benar-benar dirasakan rakyat,” kata Lamhot.