Menteri UMKM: Pembiayaan UMKM Harus Diikuti Akses Pasar
- 11 Agt 2026 17:22 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun.
- Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai pemasaran produk masih menjadi tantangan besar bagi pelaku UMKM.
- Pembiayaan perlu diikuti penguatan kapasitas, akses pasar, dan produksi dalam negeri.
RRI.CO.ID, Jakarta — Akses pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus meningkat dari tahun ke tahun. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menyebut total pembiayaan UMKM saat ini telah mencapai sekitar Rp1.500 triliun.
Namun, Maman menilai pembiayaan bukan satu-satunya persoalan yang dihadapi pelaku UMKM. Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemampuan memasarkan produk.
"UMKM sudah diberikan modal, pelatihan, dan didorong untuk meningkatkan kapasitas produksinya agar mampu menghasilkan barang dengan kualitas sebaik mungkin. Namun, ketika barang tersebut sudah diproduksi dan hendak dijual ke pasar, muncul persoalan baru, barangnya tidak laku," ujar Maman dalam UMKM Finance Summit 2026 di Jakarta, Selasa, 11 Agustus 2026.
Menurut Maman, kondisi pasar domestik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penyerapan produk UMKM. Pasar dalam negeri saat ini juga dipenuhi berbagai produk impor yang menjadi tantangan bagi produk lokal.
Ia menilai perlu ada keseimbangan antara masuknya produk impor dan kemampuan produksi dalam negeri. Terutama untuk barang yang sebenarnya dapat diproduksi oleh pelaku UMKM di Indonesia.
Menurutnya, kebijakan tersebut diperlukan agar produk UMKM memiliki ruang untuk berkembang. Selain itu, pelaku usaha juga membutuhkan akses pasar yang lebih luas untuk menjaga keberlanjutan bisnis.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), pemerintah menargetkan sekitar 25 persen alokasi pembiayaan perbankan disalurkan kepada UMKM. Namun, realisasinya saat ini baru sekitar 16,8 persen atau masih terdapat selisih sekitar delapan persen.
Maman mengatakan persoalan UMKM tidak selalu berkaitan dengan kredit ketika berhadapan dengan pemerintah. Menurutnya, persoalan tersebut juga mencakup aspek sosial dan keberlangsungan usaha.
"Ketika pelaku UMKM datang ke bank, persoalan yang dibicarakan mungkin adalah kredit bermasalah. Tetapi ketika pelaku UMKM datang ke Kementerian UMKM, persoalannya tidak lagi semata-mata mengenai kredit, melainkan sudah menyangkut persoalan sosial dan keberlangsungan usaha," katanya.
Karena itu, Maman menilai pembiayaan harus disertai peningkatan kapasitas dan akses pasar. Penguatan produksi dalam negeri juga diperlukan untuk membangun ekosistem usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....