RRI.CO.ID, Jaipur - Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang melalui kerja sama BRICS. Menurutnya, sistem perdagangan berbasis aturan diperlukan agar UMKM dapat berkembang melampaui pasar domestik dan meningkatkan partisipasi perdagangan internasional.

Dorongan tersebut disampaikan Budi saat memberikan intervensi dalam Pertemuan Para Menteri Perdagangan BRICS (BRICS Trade Ministers' Meeting/TMM). Pertemuan berlangsung di Jaipur, dengan tema Securing the Future: Fostering BRICS Cooperation for A Mutually Beneficial International Trade.

"UMKM merupakan salah satu pilar utama perekonomian negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun, UMKM masih menghadapi berbagai hambatan struktural," ujar Mendag Budi di Jaipur, Jumat, 7 Agustus 2026.

Indonesia kemudian mengusulkan tiga prioritas untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM di negara berkembang. Prioritas tersebut mencakup peningkatan literasi pembiayaan, perluasan inklusi pembiayaan digital, serta diversifikasi program pembiayaan adaptif dan fleksibel.

Selain pembiayaan, Indonesia menekankan pentingnya penguatan rantai nilai global untuk membangun kekuatan dari dalam negeri. Usulan tersebut mencakup empat bidang, yakni konektivitas, fasilitasi perdagangan, kapasitas domestik, serta kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif.

Pada aspek konektivitas, Indonesia mendorong pembangunan infrastruktur transportasi, logistik, dan digital yang efisien. Langkah tersebut ditujukan agar pelaku usaha semakin terhubung dengan pasar regional maupun global.

Sementara itu, Indonesia mendorong fasilitasi perdagangan melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan dapat diprediksi. Dengan begitu, biaya perdagangan dapat ditekan dan pelaku usaha dapat berpartisipasi lebih efektif dalam jaringan produksi global.

"Untuk meningkatkan fasilitasi perdagangan, Indonesia telah mengembangkan sistem otomatisasi penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA). Sistem tersebut memungkinkan eksportir memanfaatkan tarif preferensi berdasarkan berbagai perjanjian perdagangan Indonesia secara otomatis," kata Mendag Budi.

Budi selanjutnya mendorong penguatan kapasitas domestik melalui investasi pada pengembangan keterampilan, inovasi, dan dunia usaha. Penguatan tersebut diharapkan meningkatkan kemampuan perusahaan serta tenaga kerja menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah lebih tinggi.

Indonesia juga menekankan pentingnya kebijakan perdagangan dan investasi yang kondusif melalui perluasan perjanjian perdagangan dan akses pasar. Langkah tersebut dapat memperdalam integrasi dalam jaringan produksi regional maupun global sekaligus menarik investasi asing.

"Indonesia meyakini, kemajuan di keempat bidang tersebut akan membantu negara-negara berkembang. Membangun rantai nilai global yang tangguh, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan," ucap Mendag Budi.

Di tengah jaringan produksi global semakin kompleks dan terhubung, Budi menilai sektor jasa serta teknologi baru semakin berperan. Menurutnya, kecerdasan artifisial (AI) dan cloud computing semakin berperan sebagai sumber utama penciptaan nilai dan inovasi.

Indonesia memandang interoperabilitas dan pengaturan saling pengakuan (mutual recognition arrangements) sebagai langkah penting dalam kerja sama BRICS. Upaya tersebut ditujukan membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi lebih efektif di berbagai pasar, dengan tetap selaras hukum nasional.

Di sisi lain, Budi menyoroti tantangan sistem perdagangan multilateral, ditandai menurunnya kepercayaan terhadap kemampuan WTO menjalankan perannya efektif. Perbedaan pandangan mendasar antarnegara anggota turut menjadi hambatan dalam membangun konsensus dan memperkuat sistem perdagangan multilateral.

"Membangun kembali kepercayaan terhadap WTO harus menjadi prioritas kita bersama. Upaya tersebut difokuskan pada isu utama, penguatan fungsi perundingan, agenda pembangunan, serta terciptanya persaingan usaha yang adil," kata Mendag Budi.