RRI.CO.ID, Jakarta: Akumindo meminta publik tidak menyikapi berlebihan temuan bank dunia yang menyebut pelaku usaha membatasi QRIS karena alasan perpajakan. Temuan dari lembaga internasional tersebut seharusnya dipandang sebagai masukan bagi pemerintah.

"Jadi untuk memperbaiki ekosistem digital dan perpajakan, bukan menjadi pemicu kegaduhan. Setiap pengusaha, termasuk pelaku UMKM, memiliki tanggung jawab untuk ikut menopang operasional negara melalui kewajiban perpajakan," kata Sekjen Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Edy Misero, saat berbincang dengan Pro3 RRI, Selasa, 4 Agustus 2026.

Setiap pengusaha menurutnya memiliki tanggung jawab menopang operasional Indonesia. Sehingga temuan dapat menjadi bahan bagi pemerintah untuk melihat para pelaku UMKM.

Ia menilai publik tidak perlu membangun narasi yang dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap pelaku UMKM. Menurutnya, semangat dari laporan lembaga internasional tersebut memberikan pengingat agar pemerintah terus memperbaiki kebijakan dan ekosistem usaha.

"Jangan membuat sesuatu menjadi gaduh. Semangatnya adalah mengingatkan Indonesia agar terus melakukan perbaikan," katanya.

Ia berharap pemerintah perlu terus memperkuat digitalisasi dan penyebaran informasi kepada pelaku UMKM. Dengan edukasi yang baik, pelaku usaha diharapkan semakin nyaman memanfaatkan sistem pembayaran digital.

"Kita harus terus menggenjot informasi digital agar hadir di tengah pelaku UMKM. Dengan begitu, pelaku UMKM merasa nyaman menggunakan layanan digital sekaligus menjalankan usahanya," katanya.