RRI.CO.ID, Jakarta: Koperasi Warteg Nusantara (Kowantara) meminta pemerintah memperhatikan lonjakan harga pangan atau bahan pokok. Ketua Kowantara, Mukroni, mengatakan lonjakan bukan sekadar siklus tahunan biasa, tapi juga dipengaruhi gangguan distribusi akibat cuaca ekstrem, dan perubahan kebijakan subsidi energi.

"Pedagang warung tegal (warteg) saat ini berada dalam posisi terjepit akibat kenaikan signifikan pada komoditas penting operasional warteg, seperti beras, cabai rawit merah, bawang merah, dan minyak goreng. Belum lagi kenaikan biaya karyawan dan sewa tempat yang juga mengalami kenaikan pada tahun ini," katanya dalam perbincangan dengan RRI Pro 3, Senin (16/2/2026).

Kondisi cuaca ektrem, kata Mukroni, menyebabkan stok bawang merah dan cabai di pasar induk seperti Kramat Jati menjadi tidak stabil. Hal ini, ujar dia, akhirnya memicu volatilitas harga di tingkat pengecer yang berdampak langsung pada pedagang warteg.

Selain itu, sebut dia, kenaikan harga juga dipengaruhi oleh program pemerintah untuk Makan Bergizi Gratis (MBG). "Seperti pasokan telur dan daging ayam untuk di luar program tersebut, masyarakat dan rumah makan, agak terganggu dan memicu kenaikan," katanya.

Bagi pedagang warteg, kata dia, kenaikan ini adalah ancaman langsung terhadap keberlangsungan usaha. Mukroni menjelaskan bahwa dari sekitar 50.000 outlet warteg di wilayah Jabodetabek, mayoritas mulai melakukan langkah-langkah darurat.

"Misalnya, pedagang mulai mencampur penggunaan cabai dengan tomat guna menjaga rasa pedas tanpa harus menaikkan harga jual. Selain itu, ukuran telur yang disajikan pun kini dipilih yang lebih kecil, karena biasanya 1 kg mereka membeli isi 16, sekarang memilih yang isi 18 butir," ucapnya.

Mukroni juga mengkhawatirkan nilai tukar rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.000 per US$ pada akhir Januari 2026 yang akan dampak pada kenaikan tempe yang menjadi andalan warteg. "Kedelai kita masih sebagian impor, sehingga harga tempe juga naik," katanya.

Kowantara, kata Mukroni, berharap ada langkah-langkah dari pemerintah dalam merendam kenaikan harga yang terasa di pasar-pasar tradisional. Bagi Mukroni dan ribuan pemilik warteg lainnya, stabilitas harga pangan adalah kunci agar mereka tidak perlu “gulung tikar”.