Poin Utama
- HIPMI mengusulkan peningkatan plafon KUR dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar bagi pengusaha muda daerah.
- Ade Jona menyebut pelaku usaha yang telah berjalan membutuhkan tambahan permodalan untuk meningkatkan skala bisnis.
- Andhika menilai usulan tersebut dapat membuka ruang pembiayaan lebih besar bagi UMKM kelas menengah.
RRI.CO.ID, Jakarta – Ketua Umum BPP HIPMI Ade Jona Prasetyo mengusulkan peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar. Usulan tersebut ditujukan bagi pengusaha muda yang telah menjalankan UMKM dan membutuhkan tambahan permodalan untuk naik kelas.
Ade Jona mengatakan, UMKM menjadi salah satu fondasi perekonomian daerah dan perlu mendapat dukungan pembiayaan untuk berkembang. Menurutnya, pelaku usaha yang telah berjalan sering menghadapi kendala permodalan ketika ingin meningkatkan kapasitas bisnis.
“UMKM sekarang ini dalam pembiayaan KUR masih di Rp500 juta. Kami dari HIPMI menyarankan pengusaha muda di daerah bisa naik kelas melalui peningkatan kredit UMKM menjadi Rp2 miliar,” ujar Ade Jona dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI tentang Akses Pembiayaan Dan Permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dan Ekonomi Kreatif dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil Dan Menengah Indonesia (DPP HIPMIKIMDO) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.
Ia menyebut HIPMI telah menyampaikan usulan peningkatan plafon tersebut sebelumnya dalam pembahasan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Ade Jona mengatakan organisasi tersebut juga siap menyiapkan pelaku usaha yang memenuhi kapasitas untuk meningkatkan skala bisnisnya.
Menurut Ade, peningkatan plafon tersebut perlu diarahkan kepada pelaku usaha yang sudah menjalankan kegiatan bisnis. Langkah itu dinilai penting agar pembiayaan bernilai besar digunakan sesuai kebutuhan pengembangan usaha.
“Karena kalau memulai usaha baru mendapat nilai Rp2 miliar, takutnya disalahgunakan. Ini menjadi laba baru di daerah-daerah,” katanya.
Ade Jona menilai peningkatan akses pembiayaan dapat mendukung munculnya pengusaha baru sekaligus memperkuat pelaku usaha yang telah berkembang. Ketum HIPMI ini menyebut rasio kewirausahaan Indonesia masih berada di bawah beberapa negara yang menjadi pembanding.
“Di Amerika jumlah pengusahanya sudah 12 persen, Singapura 8,76 persen, Malaysia 4,74 persen. Di Indonesia 3,35 persen, ini yang harus bisa kita dorong supaya tercipta pengusaha-pengusaha baru,” ujarnya.
Menurut Ade, peningkatan jumlah pengusaha juga berkaitan dengan upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar delapan persen. Ia menilai UMKM memiliki posisi penting karena jumlah pelakunya mencapai puluhan juta unit usaha.
Berdasarkan data pemerintah, fasilitas KUR pada sejumlah bank penyalur memang memiliki plafon hingga Rp500 juta. Pemerintah juga menetapkan target penyaluran KUR 2026 hingga Rp295 triliun melalui kebijakan kredit program tahun ini.
Ade Jona menegaskan, HIPMI tidak hanya mengusulkan peningkatan plafon pembiayaan bagi pelaku usaha. HIPMI juga menyatakan kesiapan menyiapkan pengusaha yang mampu memenuhi persyaratan untuk meningkatkan skala bisnisnya.
“HIPMI siap untuk menyiapkan pelaku-pelaku usaha yang siap naik kelas. Karena banyak pengusaha sudah berjalan, tetapi ketika mau naik kelas terkendala akses permodalan,” ujar Ketum BPP HIPMI itu.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso menilai usulan HIPMI tersebut menarik. Menurutnya, peningkatan plafon KUR dapat membuka ruang pembiayaan lebih besar bagi UMKM kelas menengah.
“Pemikiran peningkatan plafon KUR dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar sangat menarik, sangat fresh. Karena kita sudah banyak melakukan RDPU, permasalahan UMKM hari ini tidak hanya berkaitan dengan usaha mikro,” ujar Andhika.
Andhika mengatakan, UMKM kelas menengah juga menghadapi tantangan dalam mengoperasikan alat produksi dan mempertahankan tenaga kerja. Persaingan industri serta masuknya barang impor menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam membangun ekosistem UMKM.
“Tentu hari ini bagaimana UMKM kelas menengah ini juga tidak disingkirkan atau dilupakan. Tetapi bisa diakomodir,” katanya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....