DPR Soroti Usulan HIPMI Naikkan Plafon KUR Menjadi Rp2 Miliar

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Andhika Satya Wasistho Pangarso menyoroti usulan HIPMI menaikkan plafon KUR menjadi Rp2 miliar. Menurutnya, kebijakan tersebut dapat membuka ruang pembiayaan lebih besar bagi UMKM kelas menengah.

Andhika menyebut, persoalan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) saat ini tidak hanya berkaitan dengan usaha mikro. Menurutnya, UMKM kelas menengah juga perlu mendapat perhatian dalam kebijakan pembiayaan dan pengembangan usaha.

Ia menilai, peningkatan plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) dapat membantu UMKM kelas menengah mempertahankan sekaligus mengembangkan kegiatan usahanya. Saat ini, fasilitas KUR pada sejumlah bank penyalur tercatat memiliki plafon maksimal Rp500 juta.

“Pemikiran peningkatan plafon KUR dari Rp500 juta menjadi Rp2 miliar sangat menarik, sangat fresh. Karena kita sudah banyak melakukan RDPU, bahwa permasalahan UMKM hari ini tidak hanya berkaitan dengan usaha mikro,” ujar legislator dari Fraksi Golkar tersebut saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI Tentang Akses Pembiayaan Dan Permodalan Umkm Dan Ekonomi Kreatif Dengan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Dan Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro, Kecil Dan Menengah Indonesia (HIPMIKIMDO) di Kompleks Parlemen,Senayan, Jakarta, Rabu, 30 September 2026.

Ia mengatakan, pemerintah selama ini mendorong penciptaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru dan pembinaan UMKM melalui berbagai program. Namun, menurutnya, perhatian terhadap UMKM kelas menengah juga perlu diperkuat dalam kebijakan pemerintah.

Namun, menurut Andhika, UMKM kelas menengah masih menghadapi tantangan dalam mengoperasikan alat produksi dan mempertahankan tenaga kerja. Persaingan industri serta masuknya barang impor juga dinilai menjadi tantangan yang perlu diperhatikan dalam membangun ekosistem UMKM.

“Tentu hari ini bagaimana UMKM kelas menengah ini juga tidak disingkirkan atau dilupakan. Tetapi bisa diakomodir,” katanya.

Andhika juga menyebut penyerapan anggaran KUR yang menurutnya masih belum optimal. Ia menilai peningkatan plafon dapat memberi ruang bagi perbankan menilai calon debitur berdasarkan rekam jejak dan arus kas usaha.

“Dengan Rp500 juta menjadi Rp2 miliar, nanti perbankan akan lebih mudah memilih calon debitur baru. Penilaiannya dapat melihat track record dan cash flow bisnisnya,” ujarnya.

Selain persoalan plafon KUR, Andhika menyoroti rendahnya literasi keuangan sebagian pelaku UMKM. Kondisi tersebut, menurutnya, dapat membuat sebagian pelaku usaha merasa kesulitan ketika mengakses layanan perbankan.

Ia mengatakan perbankan juga perlu berperan aktif memberikan pemberdayaan kepada pelaku UMKM. Pendampingan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha memahami layanan keuangan dan mampu mengakses pembiayaan KUR.

“Perbankan juga dituntut berperan aktif untuk selalu memberdayakan UMKM. Tujuannya agar UMKM betul-betul bisa mengakses pinjaman KUR tersebut,” kata Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu.