Menkeu Tegaskan Batas Defisit APBN Tetap Maksimal 3 Persen

  • 18 Sep 2026 22:45 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan tetap mematuhi batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.
  • Kementerian Keuangan berkomitmen melaksanakan pengelolaan fiskal berdasarkan aturan yang berlaku dan tidak akan menyimpang dari ketentuan yang ada.
  • Keputusan ini disampaikan di tengah wacana Komisi XI DPR yang sedang mengkaji kembali batas defisit dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara, menunjukkan sikap tegas pemerintah pada regulasi fiskal yang berlaku.

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan Kementerian Keuangan tetap berpegang pada batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen terhadap PDB. Ketentuan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Suahasil menyampaikan Kementerian Keuangan tetap menjalankan pengelolaan fiskal berdasarkan aturan yang berlaku. Hal itu disampaikan di tengah wacana Komisi XI DPR mengkaji kembali batas defisit dalam revisi Undang-Undang Keuangan Negara.

“Saat ini kita bekerja dengan undang-undang yang ada, UU 17/2003 Keuangan Negara. Kita mempedomani itu,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi September 2026 di Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Ia menjelaskan batas tiga persen digunakan sebagai maksimum defisit APBN. Suahasil juga menyatakan komitmennya untuk menjaga defisit sesuai dengan batas tersebut.

“Kita menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN. Dan saya komit untuk itu,” kata Suahasil.

Komitmen itu terlihat dalam penyusunan APBN 2027. Pemerintah menetapkan estimasi defisit APBN 2027 sebesar 2,4 persen terhadap PDB.

“Karena itu ketika mengajukan 2027, kita menggunakan defisit estimasi 2,4 persen dari produk domestik bruto. Dan inilah yang disampaikan oleh Bapak Presiden kita di dalam pidato ketika mengantarkan APBN dan beserta nota keuangannya,” katanya.

Baca juga: Kemenkeu Soroti Insentif dan Kredit Karbon dalam Transisi Ekonomi Hijau

Suahasil menegaskan Kementerian Keuangan akan tetap mengelola fiskal sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Ia juga meminta pembahasan mengenai wacana perubahan aturan dilakukan secara konstruktif.

“Karena itu saya ingin memastikan Kementerian Keuangan taat undang-undang. Dan kemudian kalau ada diskusi wacana seperti itu, kami mohon itu kemudian bisa dilakukan dengan secara konstruktif,” ujarnya.

Lebih lanjut, Suahasil menyoroti ekspektasi pelaku sektor keuangan terhadap arah kebijakan fiskal. Ia menjelaskan, sektor keuangan tidak hanya mempertimbangkan angka dalam melihat kebijakan fiskal.

“Kita enggak ingin memberikan ekspektasi-ekspektasi. Yang kemudian menyulitkan pengelolaan dari fiskal kita sendiri,” kata Suahasil.

Sebelumnya, Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun membuka opsi untuk mengkaji kembali batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen. Wacana tersebut muncul dalam rapat dengar pendapat umum bersama para ekonom terkait revisi Undang-Undang Keuangan Negara.

google-preference
Kata Kunci / Tags
18 September 2026 2 3 persen 3 persen terhadap PDB 4 persen APBN APBN 2027 APBN KiTA Edisi September 2026 aturan perundang-undangan batas defisit APBN batas maksimal defisit defisit 2027 defisit APBN disiplin fiskal dpr ri ekonom ekspektasi pasar Jakarta kebijakan fiskal Kemenkeu Kementerian Keuangan Ketua Komisi XI DPR Keuangan Negara Komisi XI DPR maksimum defisit APBN Menkeu Menteri Keuangan Mukhamad Misbakhun Nota Keuangan PDB pelaku sektor keuangan pengelolaan fiskal Presiden Produk Domestik Bruto rapat dengar pendapat umum revisi Undang-Undang Keuangan Negara revisi UU Keuangan Negara sektor keuangan Suahasil Nazara Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara UU Nomor 17 Tahun 2003 wacana perubahan aturan

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....