BI Sebut Fasilitas Pinjaman Sebesar Rp2.490 Triliun Belum Digunakan

RRI.CO.ID, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran kredit. Karena fasilitas pinjaman yang belum digunakan (undisbursed loan) masih cukup besar mencapai Rp2.490 triliun.

Jumlah itu sekira 21,52 persen dari plafon kredit yang tersedia. BI menekankan pentingnya penyaluran kredit untuk mendorong produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan daya saing dunia usaha.

"Pembiayaan harus dipastikan memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian. Untuk itu diperlukan transformasi dari sekadar mengejar pertumbuhan kredit menuju pembiayaan yang berkualitas," kata Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, akhir pakan kemarin di Jakarta.

Pembiayaan yang bernilai tambah, menurut Destri adalah pembiayaan yang buka bersifat individual tapi berbasis ekosistem. Pembiayaan juga dapat diarahkan ke program-program nasional.

Berdasarkan data BI, pertumbuhan kredit pada Juni 2026 mencapai 12,67 persen secara tahunan. Persentasenya meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 11,51 persen.

Perkembangan penyaluran kredit menurut BI, menunjukkan semakin kuatnya dukungan sektor keuangan terhadap aktivitas ekonomi. Ini menjadi modal penting untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan.

Pertumbuhan kredit yang tinggi terutama didukung oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi mencapai 24,90 persen secara tahunan. BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen.

BI memprakirakan pertumbuhan kredit 2026 tetap terjaga pada kisaran 8-12 persen. Pertumbuhannya didukung oleh potensi permintaan kredit karena masih besarnya fasilitas kredit yang belum digunakan.

BI, tambah Destry, terus memperkuat bauran kebijakan untuk mendorong pembiayaan sektor-sektor prioritas. Diantaranya Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) dan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM).

Sedangkan dari sistem pembayaran, BI juga terus memperkuat digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, dan SNAP. Digitalisasi pembayaran dapat memperluas integrasi pelaku usaha ke dalam ekosistem keuangan digital.

"Bauran kebijakan tersebut saling melengkapi. Selain itu, mendukung pembiayaan yang lebih inklusif, produktif, dan berdampak bagi perekonomian," ujar Destry.