RRI.CO.ID, Jakarta - Kementerian Perdagangan melalui Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional menggelar Forum Koordinasi Pengembangan Ekspor Kewilayahan Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara. Forum tersebut bertujuan menyelaraskan program pengembangan ekspor skala nasional dengan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.

Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Fajarini Puntodewi mengatakan pemerintah dan pelaku usaha perlu bersinergi menyusun kebijakan ekspor tepat sasaran. Ia mengatakan forum tersebut menjadi ruang dialog menyusun langkah bersama serta menampung masukan pemerintah daerah dan pelaku usaha.

"Forum koordinasi menjadi ruang dialog untuk mendengarkan, bertukar informasi, serta menyusun langkah bersama dalam mendorong ekspor dari daerah. Kami menampung sejumlah masukan dari pemerintah daerah dan pelaku usaha agar dapat merancang program pengembangan ekspor tepat sasaran," ujar Puntodewi di Jakarta, Kamis, 16 Juli 2026.

Lebih lanjut, Puntodewi mengatakan pengembangan ekspor tidak lagi dapat dilakukan dengan pendekatan yang seragam untuk seluruh wilayah Indonesia. Menurutnya, pemerintah perlu menyesuaikan strategi pengembangan ekspor dengan karakteristik ekonomi, potensi komoditas, kesiapan pelaku usaha, dan tantangan daerah.

"Setiap daerah memiliki karakteristik ekonomi, potensi komoditas unggulan, tingkat kesiapan pelaku usaha, serta tantangan yang berbeda. Pendekatan berbasis kewilayahan menjadi semakin penting agar program pemerintah mampu mengakomodasi kebutuhan ekspor seluruh daerah di Indonesia," kata Puntodewi.

Pada forum tersebut, narasumber dari Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional memaparkan berbagai layanan terintegrasi untuk mendukung pengembangan ekspor. Layanan tersebut meliputi informasi pasar, peningkatan kapasitas eksportir, pengembangan produk, penjajakan bisnis, promosi dagang internasional, akses pasar global.

Selain itu, perwakilan pemerintah daerah dan pelaku usaha menyampaikan berbagai tantangan dalam kegiatan ekspor. Tantangan tersebut meliputi peningkatan kualitas produk, pemenuhan standar ekspor, promosi, akses pembeli internasional, dan pendampingan eksportir baru.

Sementara itu, Kepala Bidang Perdagangan Disperindagkop dan UKM Kalimantan Timur Ali Wardana mengusulkan kajian ekspor langsung. Menurutnya, apabila dilaksanakan dengan baik, aktivasi pelabuhan tersebut dapat berkontribusi terhadap pembukaan rute ekspor langsung dari Kalimantan Timur.

Direktur PT Goldlif Reformasi Jaya Febrianus Dake mengapresiasi forum yang diselenggarakan Kemendag. Ia berharap masukan dalam forum menjadi bahan evaluasi dan menghasilkan regulasi yang mempermudah kegiatan ekspor.

"Kami harap, masukan yang diberikan pada forum dapat dijadikan bahan evaluasi. Selain itu, ada solusi konkret yang berdampak langsung kepada pelaku usaha yang kesulitan dalam ekspor," ujar Rian.