RRI.CO.ID, Jakarta - Penyelesaian konflik proyek Rempang Eco City dan Wiraraja GESEIP di Pulau Galang dinilai dapat menjadi momentum perbaikan tata kelola investasi nasional. Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai memiliki peluang membangun standar baru investasi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat.

Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus mengatakan, pemerintah saat ini tidak hanya mewarisi berbagai proyek pembangunan. Pemerintah juga menghadapi sejumlah persoalan tata kelola yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya.

Menurut Iskandar, Rempang dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk menunjukkan praktik tata kelola investasi yang lebih baik. Keberhasilan penyelesaian persoalan tersebut tidak semata diukur dari keberlanjutan investasi yang masuk ke kawasan tersebut.

"Bagi Presiden Prabowo Subianto, Rempang merupakan kesempatan. Yakni, untuk menunjukkan standar tata kelola yang lebih baik," kata Iskandar kepada wartawan, Selasa, 7 Juli 2026.

Ia menilai ukuran keberhasilan yang lebih penting adalah kemampuan pemerintah menghadirkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. Selain itu, koordinasi antarlembaga dan pemulihan kepercayaan publik juga menjadi faktor penting dalam penyelesaian konflik tersebut.

"Pemerintahan saat ini tidak hanya mewarisi proyek pembangunan. Tetapi, juga mewarisi persoalan yang belum selesai," ujarnya.

Iskandar mengingatkan bahwa Ombudsman RI sebelumnya menemukan adanya mal-administrasi dalam pengembangan Rempang Eco City. Berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan perlunya penguatan tata kelola proyek strategis nasional.

Karena itu, pemerintah didorong melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek administrasi, pertanahan, dan komunikasi dengan masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar penyelesaian konflik Rempang dapat menjadi rujukan bagi pengelolaan investasi nasional di masa mendatang.

Selain pemerintah, DPR diharapkan memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan proyek strategis nasional. Lembaga pengawas juga diminta memastikan seluruh rekomendasi perbaikan dijalankan secara konsisten oleh pihak terkait.

"Yang dibutuhkan sekarang bukan saling menyalahkan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk mengevaluasi," kata Iskandar.

Menurutnya, Rempang pada akhirnya tidak akan dikenang karena besarnya nilai investasi yang dijanjikan. Kawasan tersebut justru akan menjadi catatan penting mengenai bagaimana negara menyelesaikan konflik yang muncul dalam proses pembangunan.

"Sayang rasanya jika seluruh kekuatan politik hanya menjadikan Rempang sebagai bahan saling menyerang. Maka rakyat tidak memperoleh apa-apa," ujarnya.