Pemerintah Pangkas Harga LNG untuk Jaga Daya Saing Industri

  • 29 Jun 2026 15:00 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Pemerintah resmi memangkas harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri
  • pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur gas nasional guna meningkatkan fleksibilitas pasokan antardaerah

RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah resmi memangkas harga liquefied natural gas (LNG) untuk sektor industri. Kini harga LNG menjadi US$13 per Million Metric British Thermal Units (MMBTU) dari sebelumnya mencapai US$20-23 .

Kebijakan tersebut diambil untuk menjaga daya saing industri nasional di tengah tingginya harga energi global. Selain itu untuk menekan risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan penurunan harga LNG merupakan hasil efisiensi menyeluruh di sepanjang rantai pasok. Mulai dari pemerintah, Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), hingga PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

“Ini untuk industri yang menghasilkan produk. Karena kita menjamin dan ingin untuk mempertahankan lapangan pekerjaan yang ada,” ujar Bahlil di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Bahlil, seluruh pihak diminta berbagi beban agar harga LNG bagi industri dapat ditekan. Pemerintah mengurangi porsi penerimaan di sektor hulu, sementara badan usaha di sisi hilir juga diminta memangkas biaya distribusi.

“Baik dari KKKS-nya, pemerintahnya, maupun dari PGN-nya juga kena pemotongan. Ini jangan terlalu banyak minta untung,” ucap Bahlil.

Bahlil mengatakan, selama ini pemerintah telah menerapkan tiga skema harga gas untuk industri. Yaitu melalui program Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT), gas pipa, dan LNG.

Namun, lonjakan harga LNG dari kisaran US$13-14 menjadi US$20-23 per MMBTU dinilai mulai membebani biaya produksi industri. Dengan penyesuaian tersebut, harga LNG kini kembali berada di level US$13 per MMBTU dan berlaku mulai hari ini.

Di sisi lain, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur gas nasional guna meningkatkan fleksibilitas pasokan antardaerah. Proyek jaringan pipa, termasuk ruas Dumai–Sei Mangkei dan peningkatan kapasitas pipa eksisting di Sumatra, ditargetkan mulai beroperasi.

Bahlil mengatakan, integrasi jaringan pipa akan memungkinkan distribusi gas dilakukan lebih efisien. Surplus pasokan di Sumatra nantinya dapat dialirkan ke Pulau Jawa.

Kebijakan penurunan harga LNG dan pembangunan infrastruktur gas menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya saing industri nasional. Selain itu menopang pertumbuhan ekonomi melalui keberlanjutan aktivitas manufaktur dan perlindungan lapangan kerja.

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....