IMD Turunkan Daya Saing Indonesia Didorong Isu Kelembagaan dan Efisiensi Bisnis

RRI.CO.ID, Jakarta – Institute of Management (IMD) menurunkan daya saing Indonesia pada 2026 ke peringkat 48 dari 70 negara. Pada tahun sebelumnya, lembaga pendidikan asal Swiss ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke 40 dari 70 negara.

Hal ini tertuang IMD World Competitiveness Ranking yang dikeluarkan secara tahunan oleh lembaga tersebut. Laporan peringkat daya saing ini didasarkan pada hasil survei dan perolehan data di negara-negara responden.

Bagi Indonesia, ini merupakan penurunan peringkat daya saing yang dialami selama dua tahun berturut-turut. Pada 2024, peringkat Indonsia sempat menduduki posisi ke-27.

Pada tahun ini, daya saing Indonesia berada di bawah Malaysia yang menempati peringkat 15 dan Thailand di peringkat 26. Sedangkan peringkat pertama ditempati 12 negara tetangga lainnya yaitu Singapura.

Faktor yang mendorong penurunan ranking Indonesia adalah masalah kelembagaan dan efisiensi bisnis. Sedangkan kondisi perekonomian makro Indonesia masih dinilai positif.

Analis pasar uang dari Mirae Asset Sekuritas, Jessica Tasijawa, mengatakan penurunan peringkat Indonesia membalikkan tren perbaikan selama beberapa tahun terakhir. “Hal ini menegaskan meningkatnya tantangan struktural di luar kinerja makroekonomi,” ujarnya, Kamis, 25 Juni 2026.

Menurut Jessica, penurunan peringkat daya saing menunjukkan melemahnya efisiensi pemerintah dan dunia usaha. Dalam hal ini termasuk kualitas infrastruktur dan efektivitas kelembagaan

“Meski pilar kinerja ekonomi Indonesia masih relatif kuat, kondisi tersebut mempengaruhi daya saing investasi jangka panjang,” ujarnya. Terutama ketika negara-negara tetangga seperti Vietnam terus meningkatkan daya tariknya sebagai basis manufaktur regional.

Sementara itu, Tim Analis Phintraco Sekuritas menyoroti masih banyaknya kendala yang memicu turunnya daya saing Indonesia. Jika tidak segera diperbaiki, daya saing Indonesia susah untuk dapat terangkat.

“Hal ini akan berpengaruh terhadap iklim investasi dan perdagangan,” katanya. Dampaknya, lanjut Tim Phintraco, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Padahal, pemerintah berambisi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada tahun ini. Selain konsumsi rumah tangga, pemerintah menyatakan akan meningkatkan investasi langsung untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.