RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah akan menerapkan efisiensi anggaran di berbagai kementerian dan lembaga seiring meningkatnya ketegangan geopolitik global. Ini dilakukan agar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap terjaga di bawah batas aman tiga persen.

Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan ini merupakan antisipasi jika kondisi global berkembang ke arah lebih berat. Menurut dia, pemerintah menyiapkan skenario kebijakan sejak dini agar stabilitas fiskal tetap terjaga.

"Itu adalah skenario saat kita kritis,” ujarnya, Senin 16 Maret 2026. “Langkah yang diambil per hari ini adalah pemotongan anggaran supaya defisit tidak melewati 3 persen.”

Menurut Airlangga, salah satu risiko yang diwaspadai adalah kenaikan harga minyak dunia. Ini karena hal tersebut dapat memicu tekanan pada harga bahan bakar minyak (BBM) domestik.

Menko menambahkan besaran efisiensi anggaran di setiap kementerian dan lembaga masih bersifat dinamis. Penyesuaiannya akan mempertimbangkan sejumlah faktor, terutama perkembangan harga minyak global.

Di sisi lain, pemerintah juga melihat peluang peningkatan penerimaan negara dari sektor komoditas. Meski begitu, pemerintah akan terus memantau perkembangan situasi global secara berkala.

Airlangga menegaskan evaluasi kebijakan fiskal akan dilakukan secara fleksibel dengan memantau kondisi ekonomi setiap bulan. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi dasar penentuan langkah lanjutan pemerintah.

Menko mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan sejumlah kementerian untuk mengidentifikasi pos anggaran yang dapat dihemat. Efisiensi terutama akan difokuskan pada belanja barang dan jasa di kementerian dan lembaga.

Penyesuaian juga dapat menyasar belanja aparatur negara, termasuk rencana penerimaan ASN baru serta anggaran perjalanan dinas. Setiap kementerian dan lembaga juga diminta meninjau kembali program yang memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian anggaran.

Airlangga menambahkan besaran penghematan anggaran masih dalam tahap perhitungan. Data yang terkumpul akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pemerintah belum mempertimbangkan penerbitan Perppu pelebaran defisit APBN. Menurut dia, kondisi fiskal saat ini masih relatif aman meski harga minyak dunia berpotensi meningkat.

Purbaya menambahkan Perppu yang memungkinkan defisit melampaui tiga persen dari produk domestik bruto (PDB) belum diperlukan. Menurut dia, pemerintah masih memantau perkembangan harga minyak global sebelum mengambil kebijakan lebih jauh.

“Belum kelihatan sampai sekarang, karena anggarannya masih aman,” ujarnya. “Kalau harga minyak tinggi terus dan bertahan lama, baru kita hitung ulang kondisi anggarannya.”

Menkeu menilai kenaikan harga minyak tidak selalu berdampak negatif terhadap anggaran negara. Lonjakan harga energi biasanya diikuti kenaikan harga komoditas ekspor seperti batu bara dan nikel.

Menurut dia, pemerintah masih menghitung dampak bersih perubahan harga komoditas terhadap kondisi fiskal. Saat ini pergerakan harga global dinilai belum stabil untuk menjadi dasar perubahan kebijakan besar.

“Kita lihat net-nya berapa kenaikan bebannya terhadap anggaran,” ujarnya. Menurut Menkeu itulah yang hingga saat ini belum terlihat.