RRI.CO.ID, Jakarta – Stok pangan dan pasokan energi nasional dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali menjelang Idulfitri 1447 Hijriah. Menteri Koordinator (Menko) Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan pemerintah terus berupaya menjaga pasokan barang di pasar dan memastikan stabilitas harga.

“Kami mengupayakan bagaimana pada saat Lebaran itu ketersediaan terjaga dan harga tetap terjangkau,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026. Zulhas, panggilan akrabnya, mengakui dirinya harus aktif turun langsung ke berbagai daerah.

Tujuannya untuk memastikan distribusi berjalan lancar serta mendorong intervensi apabila terjadi kenaikan harga. “Saya sudah minta untuk keliling Indonesia, bertemu bupati dan wali kota agar menggelar bazar atau operasi pasar,” ujarnya.

Zulhas menekankan pemerintah daerah dapat mengintervensi harga dengan memanfaatkan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk memberikan subsidi. Baik untuk subsidi tarif transportasi maupun subsidi harga bahan-bahan pokok.

Selain pangan, pemerintah juga memastikan ketersediaan energi, mulai dari bahan bakar minyak (BBM) hingga liquefied petroleum gas (LPG/elpiji). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan pasokan energi menjelang Idulfitri berada dalam kondisi aman.

“Kami sudah mengantisipasi bahwa stok BBM dan LPG menjelang Idulfitri insyaallah, semuanya aman,” ujarnya. Menteri juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu meskipun memang terjadi dinamika global.

Terkait kebijakan harga, Bahlil memastikan pemerintah tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah memberikan tekanan terhadap harga minyak mentah dunia.

“Harga BBM bersubsidi saya pastikan sampai dengan Hari Raya tidak ada kenaikan,” ujarnya. “Sekalipun terjadi kenaikan harga minyak akibat konflik Israel, Amerika Serikat (AS), dan Iran.”

Sedangkan untuk BBM nonsubsidi, penyesuaian harga tetap mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan peraturan Menteri ESDM. Menurut Bahlil, pemerintah akan terus melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga secara intensif.

Hal ini akan dilakukan hingga masa libur Lebaran 2026 berakhir. “Tujuannya untuk memastikan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat berjalan lancar tanpa terkendala kebutuhan pangan maupun energi,” ucapnya.