RRI.CO.ID, Jakarta – Pemerintah berupaya mempercepat penanganan bencana di tiga provinsi terdampak banjir dan tanah longsor. Yakni di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.

Penanganan bencana berupa rehabilitasi, relaksasi di sektor keuangan serta pemulihan pasokan dan distribusi pangan. Termasuk penyaluran bantuan dan santunan bagi korban bencana.

“Kami sudah menambahkan anggaran sebesar enam triliun rupiah untuk BNPB. Serta santunan bagi para korban bencana yang dilakukan oleh Kementerian Sosial,” kata Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian Ferry Irawan dalam kegiatan Gerakan Pengendalian Inflasi Pangan (GPIPS) Sumatera, dikutip pada Selasa, 17 Februari 2026.

Pemerintah juga sudah menyediakan hunian sementara untuk para korban yang kehilangan tempat tinggalnya. Sementara di sektor keuangan, pemerintah memberikan relaksasi Kredit Usaha Rakyat (KUR), berupa retsrukturisasi hingga penghapusan kredit.

Sementara itu, untuk pemulihan pasokan pangan, telah dikirim 5 ton beras dan 3 ton bawang merah dari Kabupaten Kuningan. Serta 4 ton beras dari Kabupaten Banyuasin ke Aceh Tengah.

“Kita juga menjajaki pasokan telur dari Sumatera Selatan, untuk dikirim ke daerah bencana. Di sisi lain, hasil panen dari Aceh Tengah, seperti cabai, jagung, maupun kentang, nantinya akan diserap melalui jaringan logistik nasional,” ujar Ferry.

Langkah itu dilakukan, menurutnya, juga sebagai upaya untuk mengendalikan laju inflasi di daerah terdampak bencana. Meskipun berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) tiga provinsi terdampak bencana pada Januari 2026 sudah mengalami deflasi.

Provinsi Aceh tercatat mengalami deflasi -0,15 persen, Sumatra Barat deflasi -0,75 persen, dan Sumatra Utara deflasi -1,15 persen. Sebelumnya, di bulan Desember 2025, ketiga provinsi itu mengalami inflasi.

Ferry mengatakan, upaya yang akan dilakukan untuk menjaga pasokan di daerah terdampak bencana adalah kembali memperkuat ekosistem pertanian. Sehingga hasil panen kembali meningkat dan untuk itu akan dilakukan pembangunanan gudang hasil pertanian.

“Untuk inflasi, pemerintah berkomitmen untuk menjaga laju inflasi di kisaran target tahun 2026 sebesar 2,5 persen plus minus satu persen. Jadi tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah sehingga tidak memberatkan konsumen juga produsen,” kata Ferry menutup keterangannya.