Fraksi PKS Minta Menkeu Baru Pastikan APBN Sehat dan Daya Beli Rakyat Terjaga

RRI.CO.ID, Jakarta - Fraksi PKS DPR RI meminta Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkuat pengelolaan fiskal nasional. Pemerintah dinilai perlu menjaga kesehatan APBN sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global.

Anggota Fraksi PKS DPR RI Habib Idrus Al Jufri mengatakan Menkeu baru menghadapi tantangan menjaga keseimbangan antara keberlanjutan fiskal, pembiayaan pembangunan, dan perlindungan masyarakat. Menurutnya, kebijakan fiskal harus mampu menjawab kebutuhan pembangunan tanpa menambah beban masyarakat.

“Menkeu baru harus segera memastikan APBN tetap sehat dan kredibel, tetapi pada saat yang sama kebijakan fiskal harus mampu menjaga daya beli masyarakat. Dua kepentingan ini tidak boleh dipertentangkan,” kata Idrus, dalam keterangannya, Selasa, 15 September 2026.

Idrus mengatakan tekanan harga energi global, dinamika ekonomi internasional, dan kebutuhan pembiayaan program prioritas perlu dikelola secara hati-hati. Pemerintah juga harus memastikan kebijakan fiskal tidak menimbulkan tekanan baru terhadap masyarakat.

Ia meminta pemerintah meningkatkan kualitas belanja negara agar anggaran lebih banyak diarahkan pada program produktif. Kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

“APBN jangan hanya kuat dari sisi angka, tetapi juga harus kuat dari sisi manfaat. Setiap rupiah anggaran harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, memperkuat daya beli dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Fraksi PKS juga mendorong pemerintah menjaga daya beli melalui pengendalian harga pangan dan energi serta perlindungan sosial yang tepat sasaran. Selain itu, penciptaan lapangan kerja dan penguatan UMKM dinilai penting untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

“Menjaga daya beli tidak berarti sekadar memperbesar subsidi. Yang diperlukan adalah kebijakan yang membuat masyarakat memiliki pendapatan yang cukup, harga kebutuhan pokok terkendali, dan kelompok rentan memperoleh perlindungan,” kata Idrus.

Idrus turut meminta penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN. Setiap program prioritas pemerintah dinilai perlu memiliki indikator kinerja yang jelas agar manfaat anggaran dapat diukur masyarakat.

“APBN adalah instrumen utama negara untuk menghadirkan kesejahteraan. Karena itu, pengelolaannya harus transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil,” ucapnya.

Fraksi PKS menyatakan akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan fiskal pemerintah secara konstruktif. Dukungan diberikan terhadap kebijakan yang memperkuat ekonomi dan melindungi rakyat, sementara kebijakan yang berpotensi membebani masyarakat akan menjadi perhatian DPR.

“Menkeu baru memiliki pekerjaan besar: menjaga APBN tetap sehat, meningkatkan kualitas belanja, dan memastikan daya beli rakyat tidak tergerus. Fraksi PKS akan mengawal agar kebijakan fiskal benar-benar bekerja untuk kepentingan masyarakat,” kata Idrus.