Komisi IX DPR RI Setujui Tambahan Rp500 Miliar untuk Alokon 2027

  • 03 Sep 2026 22:08 WIB
  •  Pusat Pemberitaan
Poin Utama
  • Komisi IX DPR RI menyepakati penambahan anggaran sebesar Rp500 miliar khusus untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada tahun 2027.
  • Tambahan anggaran tersebut diusulkan oleh Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) untuk mendukung program pengadaan kontrasepsi nasional.
  • Kesepakatan ditetapkan dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Kamis 3 September 2026.

RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi IX DPR RI menyepakati tambahan anggaran Rp500 miliar untuk pengadaan alat dan obat kontrasepsi (alokon) pada 2027. Tambahan anggaran tersebut diusulkan Kemendukbangga/BKKBN untuk mendukung pengadaan alokon.

Kesepakatan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN. Rapat berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis, 3 September 2026.

“Komisi IX DPR RI bersepakat dengan Kemendukbangga/BKKBN RI atas usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027. Sebesar Rp500 miliar yang dialokasikan untuk pengadaan alat obat kontrasepsi (alokon),” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menilai alokasi anggaran pengadaan alokon sebesar Rp350 miliar masih rendah. Ia menyebut kebutuhan ideal anggaran pengadaan alokon berada pada kisaran Rp800 miliar hingga Rp1 triliun.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh. Ia mendorong tambahan anggaran Rp500 miliar karena alokasi Rp350 miliar dinilai belum memadai, sementara pada 2026 tidak tersedia anggaran alokon.

Nihayatul turut menyoroti masih banyaknya kehamilan yang tidak diinginkan. Ia menyebut perencanaan keluarga sebagai salah satu upaya untuk menghindari stunting, sementara alokon merupakan bagian dari perencanaan keluarga.

“Tentunya kita juga berpikir bagaimana ini salah satu untuk menghindari stunting itu adalah dengan perencanaan keluarga. Salah satu perencanaan keluarga adalah dengan alkon,” ujar Nihayatul.

Baca juga: Komisi IX DPR Bongkar Celah Keamanan MBG, BGN Diminta Audit Seluruh SPPG

Nihayatul menjelaskan, penggunaan alokon merupakan salah satu bagian dari perencanaan keluarga. Sebelumnya, ia mendorong penambahan anggaran pengadaan alokon sebesar Rp500 miliar.

Sementara itu, Charles menilai pengadaan alokon berkaitan dengan pengendalian kependudukan. Ia menyebut pengendalian kependudukan perlu menjadi perhatian pemerintah untuk menjaga struktur penduduk tetap sehat.

Charles juga mengingatkan bonus demografi tidak otomatis menjadi keuntungan bagi Indonesia. Menurutnya, peningkatan jumlah penduduk usia produktif perlu diiringi penciptaan manusia dan lapangan kerja yang produktif.

“Kita memiliki angkatan kerja yang jumlahnya banyak, lapangan pekerjaannya tidak tersedia karena kemajuan teknologi. Jadi ini benar-benar harus tepat nih kebijakan dari pemerintah,” ujar Charles.

google-preference
Kata Kunci / Tags
alat dan obat kontrasepsi alokasi Rp350 miliar alokon anggaran 2027 anggaran alokon anggaran pengadaan alokon angkatan kerja BKKBN Bonus Demografi Charles Honoris DPR RI kebijakan pemerintah kebutuhan anggaran alokon kehamilan yang tidak diinginkan kemajuan teknologi Kemendukbangga/BKKBN Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Komisi IX DPR RI Lapangan Kerja lapangan pekerjaan produktif Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN Nihayatul Wafiroh Pembangunan Keluarga pengadaan alokon pengadaan kontrasepsi pengendalian kependudukan perencanaan keluarga program kependudukan Rp1 triliun Rp500 miliar Rp800 miliar struktur penduduk Stunting Tahun Anggaran 2027 tambahan anggaran Rp500 miliar usia produktif Yahya Zaini

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....