Sidak ke Bandung, Menkeu Soroti Belanja Pegawai dan Pelaksanaan PSN

RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya disiplin anggaran, khususnya yang terkait Belanja Pegawai. Menurutnya pergeseran anggaran untuk menutup kekurangan Belanja Pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

"Kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak," kata Menkeu Purbaya di Bandung, Senin 24 Agustus 2026. Ia melakukan kunjungan mendadak ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Barat.

"Kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal. Sehingga tidak menimbulkan persoalan pagu (pagu minus) pada akhir tahun," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Menkeu melihat langsung kondisi dan fakta di lapangan. Termasuk pengelolaan aset, perencanaan anggaran, serta pelaksanaan sejumlah program strategis pemerintah di Jawa Barat.

Untuk Sekolah Rakyat (SR), di Jawa Barat terdapat 26 SR dan 22 diantaranya sudah disurvei Kanwil DJPb. Secara umum, kondisi sekolah dinilai baik dengan fasilitas yang lengkap, termasuk seragam bagi siswa.

Dalam proses pembelajaran, setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop. Menkeu mengatakan program SR perlu lebih dikenalkan pada masyarakat, karena memiliki berbagai keunggulan.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Menkeu Purbaya.

Menkeu juga memantau pelaksanaan Koperasi Desa /Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Jawa Barat yang jumlahnya sebanyak 5.970 unit. Target survei nya sebanyak 147 KDMP dan yang telah disurvei sebanyak 22 KDKMP.

Dari hasil pemantauan menunjukkan beberapa KDKMP telah selesai dibangun. Program prioritas lainnya yang dipantau adalah SPPG jumlahnya di Jawa Barat mencapai 6.794 unit.

Target survei sebanyak 199 SPPG, dan hingga saat ini sudah 275 SPPG yang selesai disurvei. Sementara itu, kapasitas SPPG di Jawa Barat berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi.

Penerima manfaatnya meliputi siswa dari PAUD sampai dengan SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Secara umum, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah,misalnya skala 1 sampai 5. Indeks tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG.

Dari data indeks penilaian tersebut, juga dapat menjadi pembanding kinerja SPPG antar daerah secara nasional. Sehingga kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi semakin baik ke depannya.