Independensi Bank Indonesia Diuji di tengah Gejolak Ekonomi Global

RRI.CO.ID, Jakarta - Independensi Bank Indonesia kembali menjadi sorotan di tengah dinamika ekonomi global yang semakin kompleks. Mulai dari fragmentasi geopolitik, perang dagang, konflik antarnegara, meningkatnya utang pemerintah, hingga perkembangan ekonomi digital yang menambah tantangan bagi stabilitas moneter.

Isu tersebut mengemuka dalam diskusi Economic Frontline bertajuk "Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menakar Tren Managed Interdependence Global dan Implikasinya terhadap Bank Indonesia" di Javarock Kemang, Jakarta, Kamis, 20 Agustus 2026. Forum ini menyoroti bagaimana perubahan geopolitik dan geoekonomi global, termasuk deglobalisasi, perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, serta perang dagang, membuat kebijakan bank sentral semakin tidak mudah diprediksi.

Kondisi tersebut turut memunculkan kembali perdebatan mengenai masa depan independensi bank sentral, termasuk Bank Indonesia. Terlebih, setelah pengunduran diri Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia per 25 Juli 2026 lalu.

Independensi Bank Sentral dan Stabilitas Ekonomi

Peneliti LPEM FEB UI, Teuku Muhammad Riefky Hasan, menegaskan bahwa independensi bank sentral tercermin dari kemampuannya mengambil kebijakan tanpa tekanan pemerintah. Ia menilai pengalaman Indonesia pada era 1960-an menjadi pelajaran penting, ketika bank sentral berada di bawah pemerintah dan turut membiayai kebutuhan negara melalui pencetakan uang yang berujung pada hiperinflasi.

Menurut Riefky, independensi diperlukan agar bank sentral tidak terjebak dalam pembiayaan defisit fiskal melalui pencetakan uang atau pembelian surat utang pemerintah secara tidak terkendali. Secara historis, ia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di kisaran 5–6 persen, namun perbedaan signifikan terlihat pada inflasi yang lebih terkendali setelah Bank Indonesia menjadi independen.

"Inflasi rendah berarti daya beli masyarakat terjaga," ujarnya, seraya menekankan bahwa menjaga independensi bank sentral merupakan investasi kelembagaan jangka panjang yang penting.

Perdebatan Status Independensi BI

Dari sisi lain, Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda, menilai Bank Indonesia saat ini tidak sepenuhnya independen dan menyebutnya sebagai shadow independence. Ia mengingatkan kembali krisis 1998 sebagai bukti pentingnya bank sentral yang benar-benar independen untuk menjaga stabilitas nilai tukar.

Menurut dia, Bank Indonesia merupakan benteng terakhir perekonomian ketika kebijakan fiskal menghadapi tekanan. Karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga independensi BI agar tidak kembali berada di bawah kendali pemerintah atau Kementerian Keuangan.

Independensi dan Kebutuhan Koordinasi

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menegaskan bahwa independensi Bank Indonesia tetap memiliki dasar kuat, namun tidak berarti tanpa koordinasi dengan pemerintah. Ia menekankan konsep operational independence. Yakni, bank sentral tetap independen dalam kebijakan, tetapi tetap berkoordinasi dalam kerangka kebijakan ekonomi nasional.

"Independen itu bukan artinya kita beda rumah," ujarnya, seraya menekankan pentingnya harmoni antara kebijakan fiskal dan moneter agar tidak saling bertabrakan.

Stabilitas dan Tantangan Pasar

Dari perspektif pasar, Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, menyoroti pentingnya stabilitas makroekonomi di tengah dorongan deregulasi. Ia menilai kebijakan yang lebih terbuka dapat meningkatkan likuiditas pasar, namun tetap harus disertai perlindungan investor untuk menghindari volatilitas berlebihan.

Prayoga juga menyoroti pentingnya pemahaman Bank Indonesia terhadap perkembangan aset digital. Seperti, Central Bank Digital Currency CBDC dan stablecoin yang semakin memengaruhi sistem keuangan global.

Menuju Koordinasi yang Lebih Erat

Menutup diskusi, Harryadin Mahardika menekankan bahwa hubungan antara pemerintah dan Bank Indonesia ke depan akan semakin membutuhkan koordinasi yang erat. Ia menyebut manajemen likuiditas, arus kas pemerintah, dan penerbitan utang perlu diselaraskan agar tidak mengganggu stabilitas pasar keuangan.

"Pemerintah dan BI perlu lebih intensif berkoordinasi agar bisa seiring sejalan," ucapnya.

Diskusi tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama bank sentral saat ini bukan hanya menjaga independensi secara formal. Namun, juga memastikan independensi operasional tetap berjalan di tengah kebutuhan koordinasi yang semakin kuat antara kebijakan fiskal dan moneter.