Perkuat Aksi Iklim, BPDLH Salurkan Dana Rp253,1 Miliar untuk 10 Provinsi

RRI.CO.ID, Jakarta – Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) Kementerian Keuangan menyalurkan dana RBP REDD+ GCF Output 2 senilai Rp253,1 miliar. Uang tersebut digunakan untuk membiayai proposal yang diajukan 10 provinsi di Indonesia dan dinyatakan lulus penilaian.

RBP REDD+ adalah singkatan dari Result-Based Payment for Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation. Ini merupakan skema insentif berbasis keberhasilan menurunkan emisi gas rumah kaca dari kegiatan deforestasi dan degradasi hutan.

Sedangkan GCF adalah lembaga donor Green Climate Fund yang menjadi sumber program insentif tersebut. Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, mengatakan saat ini sudah 34 provinsi mengakses pendanaan tersebut dengan total komitmen lebih dari Rp761 miliar.

Joko berharap dana yang diberikan dapat digunakan seoptimal mungkin untuk mempercepat pencapaian target penurunan emisi. “Juga memperkuat pengelolaan hutan lestari sekaligus meningkatkan mata pencaharian masyarakat,” ujarnya, Rabu 12 Agustus 2026.

BPDLH merupakan badan layanan umum di bawah Kementerian Keuangan yang diberi mandat menghimpun, mengelola dan menyalurkan pembiayaan lingkungan hidup. Sumber pendanaannya berasal dari anggaran negara, pinjaman, maupun dukungan mitra internasional.

Indonesia menjadi negara di Asia-Pasifik yang berhasil mendapatkan pendanaan RBP dari GCF sebesar USD103,78 juta. “Ini diberikan atas capaian Indonesia mengurangi emisi deforestasi dan degradasi hutan sebesar 20,25 juta ton CO2e,” kata Joko.

Proyek pendanaan RBP REDD+ GCF terdiri dari tiga output, di mana output 1 dan 3 sudah selesai 2025. Sedangkan output 2 masih akan berlangsung hingga tahun 2030.

Karena itu, BPDLH mendorong berbagai program inisiatif lingkungan untuk mendapatkan dukungan dari proyek tersebut. “Tentu saja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan memperkuat ketahanan dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Joko.

Menteri Lingkungan Hidup, Moh. Jumhur Hidayat, mendukung ajakan untuk inisiatif tersebut. Menurut dia, hal ini dapat menjadi katalis untuk memperkuat transformasi tata kelola kehutanan.

"Sehingga kapasita daerah meningkat dan masyarakat menerima manfaatnya,” ujarnya. Namun, yang lebih penting, lanjut dia, adalah memastikan keberlanjutan hasil yang telah dicapai.