Menkeu Purbaya Bertemu PBNU, Bahas Investasi hingga Bisnis
- 22 Jul 2026 14:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
Poin Utama
- Pertemuan hari ini membahas banyak hal dengan jajaran pengurus NU. Diantaranya beberapa proyek NU yang bisa mendapat dukungan dari pemerintah
- Ketum PB NU juga meminta arahan terkait koperasi yang baru saja dibentuk oleh PB NU yang menjadi wadah pengurusan izin konsesi tambang
- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Kantor Pusat PBNU di Jakarta, disambut Ketua Umum PB NU, Yahya Cholil Staquf
RRI.CO.ID, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa melakukan pertemuan dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Kedatangan Purbaya disambut Ketua Umum PB NU, Yahya Cholil Staquf.
Menkeu Purbaya mengatakan, kedatangannya ke PBNU untuk silahturahmi setelah dirinya menjadi menteri. “Sebelumnya saya datang belum jadi menteri, sekarang sudah jadi menteri, jadi beda juga,” kata Purbaya usai pertemuan, di Kantor Pusat PBNU, Jakarta, Rabu, 22 Juli 2026.
Menurut Menkeu, gedung NU sekarang sudah banyak berubah. “Dulu kelam, gelap, sekarang terang benderang, sudah modern semuanya dan saya senang sekali ke sini,” ujarnya.
Menkeu mengatakan, pertemuan hari ini membahas banyak hal dengan jajaran pengurus NU. Diantaranya beberapa proyek NU yang bisa mendapat dukungan dari pemerintah, salah satunya pengolahan pupuk menjadi bahan bangunan.
“Kalau pemerintah bisa bantu itu, saya kira akan bagus supaya proyeknya bisa berjalan lancar. Untuk ide investasi akan saya pejari, kalau sesuai dengan pattern yang ada dan risikonya terkendali saya akan support,” kata Purbaya lagi.
Sementara itu, Ketua Umum PB NU Yahya Cholil Staquf menyampaikan terima kasihnya atas dukungan Menkeu Purbaya. “Alhamdulillah Pak Menkeu membuka diri untuk membantu NU, karena apa yang dikerjakan NU tujuannya untuk membantu negara dan masyarakat,” ucap Yahya.
Dirinya berharap, pertemuan hari ini berlanjut dengan inisiatif-inisiatif yang konkret, dalam bentuk kerja sama NU dan pemerintah. Yahya juga meminta arahan dari Menkeu terkait Koperasi Produsen Bangkit Usaha Mandiri Nusantara yang baru saja diluncurkan PB NU.
Koperasi itu merupakan wadah untuk mengurus izin konsesi tambang yang akan dikelola oleh PB NU. “Kami mengharapkan araha-arahan dari pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan, agar koperasi ini berjalan sesuai dengan aturan negara,” ujar Yahya.
Sementara itu, Menkeu mengatakan, Kementerian Keuangan memiliki banyak Special Mission Vehicle (SMV). Institusi khusus yang menyalurkan pembiayaan yang lebih murah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan bisnis dan investasi.
“Saya akan lihat nanti apakah itu bisa bekerjasama dengan Koperasi NU tadi. Kalau mungkin, kita akan kerjakan,” kata Menkeu menutup keterangan pers.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....