RRI.CO.ID, Jakarta - Nilai tukar rupiah berbalik melemah terhadap dolar AS saat pembukaan perdagangan hari ini. Berdasarkan data Bloomberg, rupiah turun 0,20 persen atau 35 poin menjadi Rp17.368 per dolar AS.

Sebagai perbandingan, pada Kamis kemarin rupiah ditutup menguat 0,31 persen menjadi Rp17.333 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS hari ini masih bergerak di level 98.

Pelemahan nilai tukar rupiah sesuai prediksi Analis Pasar Uang dari Doo Financial Futures, Lukman Leong. "Rupiah diperkirakan akan berkonsolidasi dengan potensi melemah terhadap dolar AS yang rebound," kata Lukman, Jumat, 8 Mei 2026.

Dolar AS 'rebound' atau berbalik menguat menyusul insiden saling baku tembak antara kapal AS dan Iran di Selat Hormuz. "Meski demikian, perlemahan rupiah diperkirakan terbatas," ucap Lukman.

Di sisi lain, Presiden Trump menegaskan bahwa gencatan senjata dengan Iran masih berlaku. Pelaku pasar memilih 'wait and see' menantikan respon Iran terhadap kesepakatan damai yang diusulkan AS.

Dari data ekonomi, investor juga menantikan data cadangan devisa Indonesia yang akan dirilis Bank Indonesia siang ini. Termasuk data tenaga kerja non-pertanian (NFP) di Amerika Serikat yang akan dirilis malam ini.

Lukman memperkirakan rupiah hari ini akan bergerak di kisaran Rp17.300-Rp17.400 per dolar AS. Sementara itu, Tim Analisis Mirae Asset Sekuritas memperkirakan cadangan devisa Indonesia menurun di bulan April.

"Penurunan sejalan dengan upaya intervensi untuk meredam tekanan depresiasi rupiah sebelumnya," kata Ekonom Mirae Asset Sekuritas, Rully Arya Wisnubroto. Menurutnya, pemerintah juga berupaya memperbesar perannya dalam stabilisasi pasar Surat Berharga Negara (SBN).

"Karena ruang intervensi BI semakin terbatas setelah kepemilikan SBN oleh BI menyentuh rekor sekitar Rp1.818,4 triliun per 5 Mei 2026," ucap Rully. Pada saat yang sama Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF).

Tujuannya agar dapat melakukan pembelian SBN secara terukur ketika volatilitas imbal hasil meningkat tajam. Langkah pemerintah mengaktifkan BSF menuai kritik mengingat terbatasnya ruang fiskal.