RRI.CO.ID, Surakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendukung program penataan kawasan kumuh di Kawasan Semanggi, Surakarta, Jawa Tengah. Program tersebut merupakan bagian dari kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan ( TJSL) PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).

"Saya sudah melihat sendiri bagaimana penataan kawasan dilakukan. Para penghuninya juga mendapatkan manfaat yang positif dari program ini," kata Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam kunjungan kerja ke lokasi penataan kawasan kumuh di Kelurahan Sangkrah, Surakarta, Kamis 12 Februari 2026.

PT SMF adalah Special Mission Vehicle yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dalam melaksanakan program penataan kawasan kumuh, PT SMF bersinergi dengan pemerintah kota Surakarta.

Penataan yang dilakukan berupa pembangunan rumah layak huni bagi warga yang tinggal di kawasan kumuh dan bantaran sungai. "Bantaran sungai perlu ditata dengan baik karena masyarakat yang tinggal di pinggir sungai juga memiliki hak akan kawasan tempat tinggal layak," ujar Menkeu Suahasil.

Menurutnya, program tersebut akan dilaksanakan secara berkelanjutan. Sekaligus untuk mendukung program pemerintah guna menekan backlog kelayakan dan kepemilikan rumah serta penghapusan kemiskinan ekstrim

Dalam program ini, Kemenkeu menggulirkan bantuan sebesar Rp4,48 miliar untuk membangun 56 unit rumah layak huni. Rumah tersebut diberikan pada 56 kepala keluarga daerah kumuh kawasan Semanggi Segmen Losari-Demangan, Sangkrah, Surakarta.

Rumah yang dibangun berukuran 4x5 meter dengan tipe dua lantai. Selain 58 rumah yang dibangun tahun 2025, pada tahun 2024 sudah dibangun 23 rumah.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Surakarta, Astrid Widayani menyampaikan apresiasinya atas upaya yang dilakukan PT SMF. Menurut Astrid, penataan kawasan kumuh tidak berhenti hanya pada pembangunan fisik semata, tapi memberi akses usaha bagi warganya.

"Ini untuk meningkatkan kemandirian, dengan memberikan akses pembiayaan untuk UMKM," ucap Astrid. Untuk itu pemerintah kota Surakarta bekerja sama Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman tentang pengembangan UMKM antara Pemkot Surakarta dan PIP. Pengembangan UMKM dilakukan melalui penguatan ekosistem pembiayaan dan pemberdayaan UMKM.