RRI.CO.ID, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI sepakat menjamin pembiayaan peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) selama tiga bulan ke depan. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin 9 Februari 2026.

Dasco menyampaikan, kesepakatan tersebut mencakup seluruh layanan kesehatan peserta BPJS PBI yang pembiayaannya akan ditanggung oleh pemerintah. “Sambil kemudian pihak-pihak terkait, Kementerian Sosial, BPS, Kementerian Kesehatan itu kemudian memutakhirkan data terbaru,” ujarnya.

Kemudian, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan, alokasi anggaran Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan tidak mengalami pengurangan. Menurutnya, kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah pengalihan penerima kepada masyarakat yang lebih memenuhi kriteria, agar bantuan tepat sasaran.

Mensos juga menegaskan, seluruh fasilitas kesehatan tidak diperbolehkan menolak pasien dengan alasan apa pun. Ia mengingatkan, larangan penolakan pasien telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

“Tidak boleh ada rumah sakit yang menolak pasien, siapa pun pasien itu. Pemerintah dan DPR sudah sepakat memberikan dukungan pembiayaan, dan hal ini menjadi jaminan bagi masyarakat,” kata Mensos.

Selain dukungan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga turut mendukung pembiayaan PBI melalui APBD. Bagi daerah yang telah mencapai Universal Health Coverage (UHC), peserta yang dinonaktifkan dari PBI pusat tetap mendapatkan perlindungan.

DPR bersama pemerintah juga sepakat mendorong BPJS Kesehatan untuk lebih aktif melakukan sosialisasi dan pemberian notifikasi. Hal ini apabila terjadi penonaktifan kepesertaan, baik kepada peserta PBI maupun PBPU Pemda.