KAI Sediakan Variasi Tipe Hunian Vertikal Stasiun Manggarai

RRI.CO.ID, Jakarta - Variasi tipe studio 28, tipe 36, tipe 45, hingga 52 hadir pada Hunian Manggarai. Proyek vertikal 24 lantai tersebut menyediakan total 3.784 unit pada hari Jumat, 21 Agustus 2026.

Pembangunan fisik mencakup dua lokasi utama, yaitu Blok G serta Blok F seluas 2,2 hektare. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan Republik Indonesia, Hashim Djojohadikusumo, merencanakan perluasan proyek kawasan transit.

Hashim mengarahkan penerapan konsep transit terpadu pada stasiun kereta api utama di Pulau Jawa. Kawasan hunian terpadu tersebut juga melengkapi fasilitas publik berupa 150 unit area ritel pendukung.

"Karena kami berharap terus terang saja, ini bukan pertama dan terakhir. Ada nanti di Kampung Bandan kan dari Qatar, terus dari dengan Astra, dengan nanti mungkin di Bandung ada tempat, saya dengar dari Pak Bobby di Surabaya, di Semarang, di mana tempat-tempat ada stasiun-stasiun lahan luas itu nanti kita... kita mau bangun sistem TOD ini. So, saya kira ini jadi teladan dan kita bisa lihat nanti pasti ada kendala, pasti ada hambatan," kata Hashim Djojohadikusumo.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mendorong sinergi pengadaan rumah bagi rakyat. Pemerintah juga merealisasikan perbaikan 10.300 unit rumah tidak layak huni pada kawasan DKI Jakarta.

"Tahun ini kita sudah siap, 2.000 rusun dari Astra sudah datang ke tempat Pak Ateh. Jadi, saya rasa, kami akan undang dalam waktu dekat di lahan kereta api untuk groundbreaking rusun di tanah kereta api dari Astra," ujar Maruarar Sirait.

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin memaparkan kepastian legalitas status tanah perseroan. Seluruh pengerjaan konstruksi gedung terpadu tersebut membutuhkan durasi pengerjaan fisik selama kurun 18 bulan.

"Lahannya lahan KAI. Lahannya lahan KAI 2,2 (hektare-red). Ya lahan ini adalah merupakan lahan KAI yang merupakan statusnya HP/HPL ya, dan dua-duanya. Jadi Blok G, Blok F tidak ada masalah kaitan kelayakan lahan untuk pembebasan dari pihak ketiga, tidak," ucap Bobby Rasyidin.

Hashim menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan agar rumah subsidi tepat bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Skema pembiayaan hunian menyertakan kemudahan kredit tenor 40 tahun serta bunga tetap 6 persen.

"Jangan diborong ya, dari 3.000 nanti orang tertentu beli ya 300, ya, Bapak 500, nanti titip siapa? Titip supirnya, ya, atas nama supirnya, atas nama office boy-nya, atas nama... bisa mengerti, Pak, ya? Ini kita akui ini sudah terjadi di sejarah Republik Indonesia, Pak, ya," kata Hashim.

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Nixon L.P. Napitupulu memperketat sistem verifikasi calon pembeli. Nixon memastikan kepemilikan unit apartemen tersebut prioritas diberikan khusus kepada pembeli rumah pertama MBR.