RRI.CO.ID, Jakarta - Komisi VI DPR RI menilai, wacana kebijakan 'work from home' (WFH) sebagai langkah penghematan konsumsi BBM. Kebijakan WFH itu, diyakini menjadi solusi jangka pendek untuk merespons potensi tekanan energi akibat dinamika geopolitik global.

Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina. Memitigasi konflik di Timur Tengah, menurutnya, kebijakan tersebut bagian dari strategi dalam memperkuat ketahanan energi nasional.

"Sektor transportasi merupakan salah satu pengguna BBM terbesar, terutama di kota-kota besar. Karena itu, jika kebijakan WFH diterapkan secara terbatas dan terukur, potensi penghematan energi nasional cukup signifikan," kata politikus PKS ini dalam keterangan persnya, di Jakarta, Selasa, 17 Maret 2026.

Selain itu, Nevi menilai, pengurangan mobilitas kendaraan juga dapat membantu menekan tingkat kemacetan di wilayah metropolitan. Sekaligus, menurunkan biaya operasional negara yang berkaitan dengan konsumsi BBM bersubsidi dan penggunaan kendaraan dinas.

“WFH dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan dalam situasi tertentu. Terutama ketika negara menghadapi potensi tekanan energi akibat konflik global," ucap Nevi.

Kebijakan WFH ini, ia menuturkan, memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk memiliki semacam ‘mode darurat’. Yakni, dalam mengelola konsumsi energi nasional,” ujar Nevi.

Namun, ia mengingatkan bahwa penerapan WFH juga memiliki sejumlah keterbatasan. “Tidak semua sektor ekonomi dapat menjalankan sistem kerja jarak jauh, terutama sektor industri, transportasi, perdagangan," kata Nevi.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto meminta, jajaran Kabinet Merah Putih untuk mengkaji kebijakan terkait penghematan konsumsi BBM. Hingga, kebijakan bekerja dari rumah (WFH), sebagai bentuk antisipasi bila konflik di Timur Tengah terus berkepanjangan.

Presiden Prabowo mengatakan, harga BBM ini bisa memengaruhi banyak hal, seperti pangan. Sehingga, permasalahan ini harus diselesaikan dan perlu dilakukan akselerasi melakukan langkah pro aktif, yaitu penghematan BBM.

"Harga BBM bisa mempengaruhi harga makanan, kita alhamdulillah sudah mengamankan masalah pangan yang mendasar. Masalah BBM kita sebenarnya sudah punya rencana-rencana ini akan kita akselerasi, tapi tentunya kita juga harus melakukan langkah-langkah, pro aktif," kata Presiden Prabowo saat Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jumat, 13 Maret 2026.