Bantuan Simultan Perumahan Swadaya di Papua Berpotensi Meningkat

  • 05 Feb 2026 21:51 WIB
  •  Pusat Pemberitaan

RRI.CO.ID, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Yan Permenas Mandenas menyebut alokasi program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Papua tahun ini berpotensi meningkat. Ia mengatakan jika tahun sebelumnya setiap kabupaten mendapat seratus unit, tahun ini jumlahnya dapat naik menjadi 300 unit.

Yan mengatakan konsep program yang diarahkan pemerintah ini mengedepankan prinsip berkelanjutan jangka panjang dan berkeadilan antarwilayah. Menurutnya, penentuan jumlah unit dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah tanpa mengesampingkan pemerataan nasional.

“Sesuai dengan petunjuk presiden Prabowo adalah berkesinambungan jangka panjang dan berkeadilan. Sehingga akan diplot sesuai dengan kebutuhan, tapi juga adil untuk seluruh wilayah yang ada di Indonesia,” kata legislator dari Fraksi Gerindra tersebut di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026.

Ia menilai pemerintah daerah di Papua siap mendukung program rumah layak huni, termasuk pembiayaan KUR dan penataan permukiman kumuh. Dukungan tersebut disebut menjadi faktor penting dalam percepatan realisasi program perumahan di wilayah Papua.

Sementara itu, Menteri PKP menyampaikan pemerintah menargetkan pelaksanaan program BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah di seluruh Indonesia tahun ini. Menurutnya ini sebagai bentuk keberpihakan nyata negara kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

“Pada tahun ini, pemerintah menargetkan program BSPS sebanyak 400 ribu unit rumah. Seluruh kabupaten dan kota pasti mendapatkan BSPS, tidak perlu lobi dan tidak perlu bayar,” kata Menteri Ara.

Penyaluran BSPS tersebut diprioritaskan bagi daerah dengan persentase penduduk miskin tertinggi, sebagai wujud keadilan dan pemerataan pembangunan. Penetapan daerah prioritas, lanjut Maruarar, didasarkan pada data resmi Badan Pusat Statistik (BPS).

“Berdasarkan data BPS, dari 20 kabupaten/kota dengan persentase kemiskinan tertinggi di Indonesia, 19 di antaranya berada di wilayah Papua. Data ini menjadi dasar kebijakan kami dalam menentukan prioritas penyaluran BSPS agar benar-benar menyentuh daerah yang paling membutuhkan,” ujarnya.


google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....