INDEF: Thomas Djiwandono Mampu Jembatani Kebijakan Fiskal Moneter
- 28 Jan 2026 12:15 WIB
- Pusat Pemberitaan
RRI.CO.ID, Jakarta - Terpilihnya Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dinilai memiliki kapasitas untuk menjembatani kebijakan fiskal dan moneter. Demikian disampaikan oleh Kepala Peneliti Center of Macroeconomics and Finance INDEF, Rizal Taufiqurrahman.
"Sebelumnya menjadi Wakil Menteri Keuangan, yang notabene terkait dengan sinergi kebijakan di fiskal. Kedua, kemampuan diplomatik politik di antara fraksis-fraksis DPR," katanya dalam wawancara bersama PRO3 RRI, Rabu, 28 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dari perspektif legislatif, figur seperti Thomas dinilai relatif dapat diterima dalam proses penetapan kebijakan. Dari sisi kualifikasi, latar belakang pendidikannya bersifat multidisiplin dan berwawasan internasional, serta didukung pengalaman yang beragam.
Ia mengakui pengalaman Thomas di sektor keuangan dan moneter masih tergolong terbatas. Namun, ia menilai keputusan penunjukan tersebut mencerminkan preferensi politik, mengingat proses pengambilan keputusan di lembaga seperti DPR.
"Saya melihat keputusan ini adalah keputusan yang mencerminkan preferensi. Kalau bicara politik ya karena di DPR kan politik," katanya, menjelaskan.
Kendati demikian, ia berharap agar pasar melihat penunjukan tersebut tidak semata sebagai keputusan politis. Melainkan juga sebagai keputusan teknis yang didasarkan pada profesionalisme.
Ia menekankan bahwa aspek teknis, objektivitas, dan kapasitas profesional Thomas seharusnya menjadi pemicu utama dalam menjalankan tugasnya. "Dan memang akan sangat baik dalam jangka pendek ini, ia mampu menarik diri untuk seluruh proses pengambilan keputusan," ucapnya.
Guru Besar FEB UGM, Insukindro menegaskan bahwa latar belakang pejabat BI tidak dapat dilepaskan dari kerangka kelembagaan BI. Menurutnya, independensi Bank Indonesia secara formal lahir sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.
"Sejak Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia itu independen dari pemerintah. Sebelumnya, BI itu tergantung pada pemerintah dan Gubernur BI adalah anggota kabinet," ujarnya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....